medcom.id, Jakarta: Anggota DPD RI Anang Prihantoro yang juga masuk dalam kubu Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas menyebut pihaknya sedang menyiapkan gugatan hukum atas pemilihan pimpinan DPD RI. Dia menilai pemilihan itu ilegal.
"Tentu saja ada (langkah hukum). Langkah yang akan segera kami ambil harus efektif dan strategis. Karena ini menyangkut masa depan putusan MA," kata Anang lewat pesan singkat, Jakarta, Jumat 7 April 2017 malam.
Senator asal Lampung itu menyebut pemilihan Oesman Sapta Odang, Darmayanti Lubis dan Nono Sampono sebagai Pimpinan DPD menggantikan Farouk Muhammad, GKR Hemas dan M Saleh hanya akal-akalan.
Proses pemilihan dan pelantikan kata dia rekayasa. Dia yakin pelantikan tidak kuorum.
"Hanya diikuti oleh 56 orang atau 42 persen," imbuh Anang.
Lebih lagi, kata dia, dalam pelantikan Mahkamah Agung (MA) sudah menyalahi aturan. Sebab, sebelumnya MA membatalkan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 di mana masa pimpinan DPD RI 2,5 tahun.
Dengan begitu, masa pimpinan DPD RI kembali pada putusan tahun 2014 yakni selama lima tahun. Tapi justru Wakil Ketua MA Suwardi melakukan pelantikan pada tiga pimpinan DPD RI usai Tatib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 diganti dengan Tatib Nomor 3 Tahun 2017 oleh DPD yang disebut Anang tak kuorum.
Ia tak ingin gara-gara kisruh di DPD jadi percikan di daerah lain untuk tak ikut aturan MA. "Jangan sampai nanti putusan MA seenaknya dianulir dan dianggap tidak sah sehingga bisa dikangkangi justru oleh para hakim di MA sendiri," pungkas dia.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
