Polri Minta Bisnis Biro Perjalanan Haji dan Umrah Segera Diatur

medcom.id, Jakarta: Kepolisian meminta Kementerian Agama segera mengatur bisnis biro perjalanan haji dan umrah. Ini untuk mencegah terulangnya kasus First Travel yang merugikan ribuan calon jemaah.  "Kami minta pada stakeholder, instansi terkait, untuk membuat aturan lebih jelas soal bisnis ini, supaya masyarakat tidak bingung," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Rikwanto dikutip dari Antara, Minggu, 10 September 2017.  Rikwanto menyebut, perlu ada keterbukaan mengenai rincian standar biaya yang dibutuhkan masyarakat. Ini penting sebagai informasi pada masyarakat, apalagi belakangan kerap ditemukan harga yang tidak kompetitif antarsesama agen perjalanan.  "Ini kan janggal, satu agen bisa berikan harga jauh lebih murah dari seharusnya. Jadi kami minta agar dibuat aturan yang jelas, dalam arti kira-kira standar minimal harga yang layak dan pantas untuk umrah maupun haji itu berapa? dengan perhitungan yang akurat dari tiket pesawat, penginapan, dan aktivitas selama di sana," tandas dia.  Dia mengungkapkan, usai kasus First Travel terbongkar, kepolisian banyak mendapat laporan masyarakat mengenai dugaan penipuan yang dilakukan biro perjalanan haji dan umrah lain. Setelah diteliti, kejadian tersebut disebabkan karena adanya kesalahan pengaturan oleh pengelola perjalanan. Terkait munculnya laporan-laporan tersebut, ia menilai ada kebingungan di kalangan masyarakat mengenai kinerja serta biaya perjalanan haji dan umrah, sehingga instansi terkait dirasa sudah perlu menindaklanjuti permasalahan itu. "Soal aturan ini, kami harapkan ada dan sedang digodok, mudah-mudahan segera muncul. Jadi tidak ada kompetisi yang tidak sehat juga," pungkas dia.