Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.
Plt juru bicara KPK Ali Fikri/Medcom.id/Candra.

Cara Hakim Itong Tangani Perkara Didalami

Candra Yuri Nuralam • 20 Februari 2022 11:00
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami cara Hakim nonaktif Itong Isnaeni Hidayat menangani perkara. Informasi ini didalami dengan memeriksa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dede Suryaman pada Jumat, 18 Februari 2022.
 
"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan penanganan beberapa perkara yang pernah ditangani oleh tersangka IIH (Itong Isnaeni Hidayat) saat bertugas di Pengadilan Negeri Surabaya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu, 19 Februari 2022.
 
Baca: Hakim PN Jakbar Diperiksa Terkait Suap Pengurusan Perkara di PN Surabaya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali enggan memerinci lebih lanjut pertanyaan penyidik ke Dede. Alasannya demi menjaga kerahasiaan proses penyidikan dugaan suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya.
 
Itong ditangkap KPK pada Rabu, 19 Februari 2022. KPK menduga banyak kasus yang telah dimainkan Itong.
 
"KPK menduga tersangka IIH juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Surabaya," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Januari 2022.
 
Nawawi mengatakan saat ini KPK baru membongkar dugaan suap terkait permohonan pembubaran PT Soyu Giri Primedika. Itong dan panitera pengganti PN Surabaya Hamdan diduga menerima Rp140 juta.
 
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Mereka, yakni hakim Itong Isnaeni Hidayat, panitera pengganti Hamdan, dan pengacara Hendro Kasiono.
 
Hendro dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, Itong dan Hamdan dijerat Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif