Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: MI/Rommy Pujianto.

Legislator PDIP Dicecar Terkait Rencana Iwa Nyagub Jabar

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
M Sholahadhin Azhar • 09 September 2019 20:38
Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Waras Wasisto sebagai saksi atas tersangka suap proyek Meikarta, Cikarang, Jawa Barat, Iwa Karniwa (IWK). Legislator PDI Perjuangan (PDIP) itu dicecar soal mekanisme pendaftaran Iwa ke partainya dalam rangka pencalonan diri sebagai calon gubernur Jawa Barat di Pilgub 2018.
 
"Terkait pendaftaran tersangka IWK ke PDIP dalam rangka pencalonan diri yang bersangkutan sebagai calon gubernur pada Pilgub Jawa Barat Tahun 2018," kata Febri saat dikonfirmasi, Senin, 9 September 2019.
 
Selain Waras, KPK juga memerika Karyawan PT.Lippo Cikarang bagian perizinan, Satriyadi. KPK menelisik aliran duit hasil rasuah Iwa.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Febri belum bisa memerinci hasil pemeriksaan. Sebab, saat ini kasus yang menjerat Iwa Karniwa itu masih digali penyidik. "Masih didalami," singkat Febri.
 
KPK telah menjerat sebelas orang tersangka dalam kasus suap Meikarta. Teranyar, KPK menetapkan Iwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto dan Sekretaris Daerah Jabar, Iwa Karniwa sebagai tersangka.
 
Iwa diduga menerima Rp900 juta untuk memuluskan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sedangkan, Bartholomeus merupakan pihak yang ditugaskan PT Lippo Karawaci untuk 'menyelesaikan' izin pembangunan Meikarta dari Neneng Hasanah Yasin yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi.
 
Iwa Karniwa disangkakan melanggar Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Bartholomeus disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif