Jakarta: Sebanyak 4.300 personel keamanan masih bersiaga di Papua dan Papua Barat. Aparat keamanan itu disiagakan mengantisipasi kerusuhan lainnya.
"Aparat keamanan TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat betul-betul menjamin keamanan di sana," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2019
Personel yang bersiaga terdiri dari 13 satuan setingkat kompi (SSK) di Papua Barat dan 30 SSK di Papua. Satu SSK terdiri dari 100 personel. Aparat keamanan tak ingin lengah menjaga Papua.
Polisi mengetahui rencana dalang kerusuhan yang ingin membawa isu tersebut ke forum internasional. "Kalau tidak dimitigasi secara maksimal, mereka akan membuat kerusuhan dan menarik isu HAM," jelas Dedi.
Jenderal bintang satu itu menegaskan masyarakat Papua bakal merugi jika kerusuhan kembali pecah. Polisi berusaha keamanan di dua provinsi tidak terekskalasi menjadi kericuhan.
Sebelumnya, Dedi mengendus kasus kerusuhan Papua akan dibahas dalam rapat Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, 9 September 2019.
Rangkaian kerusuhan itu juga direncanakan masuk dalam sidang umum PBB di New York pada 23-24 September 2019. Polisi khawatir dalang kerusuhan memanfaatkan agenda internasional hingga peringatan pembebasan Papua Barat pada 1 Desember 2019.
Jakarta: Sebanyak 4.300 personel keamanan masih bersiaga di Papua dan Papua Barat. Aparat keamanan itu disiagakan mengantisipasi kerusuhan lainnya.
"Aparat keamanan TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat betul-betul menjamin keamanan di sana," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2019
Personel yang bersiaga terdiri dari 13 satuan setingkat kompi (SSK) di Papua Barat dan 30 SSK di Papua. Satu SSK terdiri dari 100 personel. Aparat keamanan tak ingin lengah menjaga Papua.
Polisi mengetahui rencana dalang kerusuhan yang ingin membawa isu tersebut ke forum internasional. "Kalau tidak dimitigasi secara maksimal, mereka akan membuat kerusuhan dan menarik isu HAM," jelas Dedi.
Jenderal bintang satu itu menegaskan masyarakat Papua bakal merugi jika kerusuhan kembali pecah. Polisi berusaha keamanan di dua provinsi tidak terekskalasi menjadi kericuhan.
Sebelumnya, Dedi mengendus kasus kerusuhan Papua akan dibahas dalam rapat Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss, 9 September 2019.
Rangkaian kerusuhan itu juga direncanakan masuk dalam sidang umum PBB di New York pada 23-24 September 2019. Polisi khawatir dalang kerusuhan memanfaatkan agenda internasional hingga peringatan pembebasan Papua Barat pada 1 Desember 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DRI)
