medcom.id, Jakarta: Tim Independen sudah menyerahkan rekomendasi soal polemik nasib Komjen Budi Gunawan ke Presiden Joko Widodo. Namun, Presiden Jokowi belum bersikap.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada Metrotvnews.com, beberapa waktu lalu mengatakan, Presiden mendengarkan saran semua pihak meski punya hak prerogatif untuk memutuskan apakah akan tetap melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri atau mengajukan calon baru kapolri.
Tim Independen sudah menyarankan kepada Presiden Jokowi tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi kapolri. Pilihan lainnya, Jokowi melantik Budi, namun setelah itu segera diberhentikan.
Pekan lalu, Jokowi juga mendengar saran dari Ketua Dewan Pembina Parta Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden ke-3 RI B.J. Habibie dalam menyelesaikan polemik itu.
Namun demikian, Tjahjo menyampaikan, Presiden tidak mengabaikan proses hukum. Tjahjo yakin, Presiden akan mengambil keputusan tepat dan bijak menyelesaikan polemik itu. "Tanpa mengorbankan hak-hak hukum," cetusnya.
Rekomendasi Tim Independen, kata dia, belum tentu digunakan Presiden. "Ibarat makan nasi padang lauknya banyak, kan belum tentu dimakan semua. Kan milih mana yang paling cocok," ujarnya.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden menyatakan aspek hukum harus dipegang. Karena, lanjut Tjahjo, jika keputusan diambil berdasarkan subjektifitas Presiden tentu tidak fair. "Beliau akan objektif secara hukum," paparnya.
Pagi ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan yang diajukan Budi Gunawan. Jenderal bintang tiga itu menilai, KPK menyalahi prosedur dalam menetapkannya sebagai tersangka.
Jika memang Jokowi berpegang teguh pada hasil praperadilan, tentu tak lama lagi nasib Budi Gunawan akan ditentukan.
medcom.id, Jakarta: Tim Independen sudah menyerahkan rekomendasi soal polemik nasib Komjen Budi Gunawan ke Presiden Joko Widodo. Namun, Presiden Jokowi belum bersikap.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kepada
Metrotvnews.com, beberapa waktu lalu mengatakan, Presiden mendengarkan saran semua pihak meski punya hak prerogatif untuk memutuskan apakah akan tetap melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri atau mengajukan calon baru kapolri.
Tim Independen sudah menyarankan kepada Presiden Jokowi tidak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi kapolri. Pilihan lainnya, Jokowi melantik Budi, namun setelah itu segera diberhentikan.
Pekan lalu, Jokowi juga mendengar saran dari Ketua Dewan Pembina Parta Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden ke-3 RI B.J. Habibie dalam menyelesaikan polemik itu.
Namun demikian, Tjahjo menyampaikan, Presiden tidak mengabaikan proses hukum. Tjahjo yakin, Presiden akan mengambil keputusan tepat dan bijak menyelesaikan polemik itu. "Tanpa mengorbankan hak-hak hukum," cetusnya.
Rekomendasi Tim Independen, kata dia, belum tentu digunakan Presiden. "Ibarat makan nasi padang lauknya banyak, kan belum tentu dimakan semua. Kan milih mana yang paling cocok," ujarnya.
Dalam beberapa kesempatan, Presiden menyatakan aspek hukum harus dipegang. Karena, lanjut Tjahjo, jika keputusan diambil berdasarkan subjektifitas Presiden tentu tidak fair. "Beliau akan objektif secara hukum," paparnya.
Pagi ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan yang diajukan Budi Gunawan. Jenderal bintang tiga itu menilai, KPK menyalahi prosedur dalam menetapkannya sebagai tersangka.
Jika memang Jokowi berpegang teguh pada hasil praperadilan, tentu tak lama lagi nasib Budi Gunawan akan ditentukan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
