Tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. ANT/Reno Esnir.
Tersangka kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. ANT/Reno Esnir.

Penahanan Romahurmuziy Diperpanjang

Nasional OTT Romahurmuziy
Juven Martua Sitompul • 03 Mei 2019 18:32
Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasam Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) itu bakal kembali mendekam di bui selama 40 hari ke depan.
 
"Hari ini penyidik melakukan perpanjangan penahan pertama selama 40 hari ke depan untuk tersangka RMY," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, 3 Mei 2019.
 
Perpanjangan penahanan Romi terhitung sejak Minggu, 5 Mei, sampai Kamis, 13 Juni 2019. Penahanan diperpanjang setelah penyidik menghentikan masa pembantaran Romi di Rumah Sakit (RS) Polri, Kamis, 2 Mei 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pembantaran dicabut setelah tim dokter dan pihak RS Polri menyimpulkan Romi tak perlu dirawat inap. Romi dibantarkan di RS Polri sejak 2 April 2019.
 
KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. Romi disinyalir mengatur jabatan di Kemenag pusat dan daerah.
 
Baca: KPK Periksa Menag Lukman Rabu Pekan Depan
 
Romi diduga menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.
 
Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif