medcom.id, Jakarta: Siang tadi beredar kabar Komjen Budi Gunawan dilantik besok, Jumat, 13 Februari. Tapi Polri membantah. Nasib Budi masih menggantung.
"Tidak mungkin kita sampai tidak tahu (pelantikan). Sampai sekarang pemberitahuan belum ada," tegas Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie saat dikonfirmasi Metrotvnews.com, Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Komjen Budi Gunawan merupakan calon tunggal kapolri yang sudah disetujui DPR. Artinya, Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu sah untuk dilantik.
Itu mengacu pada ayat (1) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang menyebut Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Juga ayat (2) yang mengatakan usul pengangkatan dan pemberhentian kapolri diajukan oleh presiden kepada DPR disertai dengan alasanya.
Seperti diketahui, Budi Gunawan ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Sutarman. Namun secara mengejutkan sehari sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi.
Namun DPR tetap menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Budi bahkan dianggap layak dan patut menjadi Kapolri meski berstatus tersangka. DPR kemudian menyerahkan pelantikan Budi Gunawan ke Presiden Jokowi.
Dan Presiden memutuskan untuk menunda pelantikan Budi meski sudah memberhentikan Sutarman. Hingga nasib Budi Gunawan masih menggantung.
medcom.id, Jakarta: Siang tadi beredar kabar Komjen Budi Gunawan dilantik besok, Jumat, 13 Februari. Tapi Polri membantah. Nasib Budi masih menggantung.
"Tidak mungkin kita sampai tidak tahu (pelantikan). Sampai sekarang pemberitahuan belum ada," tegas Kadiv Humas Polri Irjen Ronny F Sompie saat dikonfirmasi Metrotvnews.com, Jakarta, Kamis (12/2/2015).
Komjen Budi Gunawan merupakan calon tunggal kapolri yang sudah disetujui DPR. Artinya, Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu sah untuk dilantik.
Itu mengacu pada ayat (1) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang menyebut Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Juga ayat (2) yang mengatakan usul pengangkatan dan pemberhentian kapolri diajukan oleh presiden kepada DPR disertai dengan alasanya.
Seperti diketahui, Budi Gunawan ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Sutarman. Namun secara mengejutkan sehari sebelum menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR, KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi.
Namun DPR tetap menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Budi bahkan dianggap layak dan patut menjadi Kapolri meski berstatus tersangka. DPR kemudian menyerahkan pelantikan Budi Gunawan ke Presiden Jokowi.
Dan Presiden memutuskan untuk menunda pelantikan Budi meski sudah memberhentikan Sutarman. Hingga nasib Budi Gunawan masih menggantung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
