Jakarta: Mahfud MD akhirnya sepakat dengan pernyataan Ganjar Pranowo terkait penegakan hukum yang jeblok di era Presiden Jokowi.
Padahal sebelumnya, keduanya saling berbeda pendapat. Ganjar menilai penegakan hukum era Jokowi jeblok di angka 5 dari skala 10.
Sedangkan Mahfud tidak setuju terhadap penilaian dari pasangannya. Ia mengeklaim rapor penegakan hukum era Jokowi tertinggi sejak 2014 silam.
Terbaru, Mahfud memberikan klarifikasi yang isinya sepakat dengan penilaian Ganjar. "Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1 - 10). Lalu ada yang bilang bahwa itu tanggungjawab Menko Polhukam," kata Mahfud.
Jeblok pasca putusan MK
Menurut Mahfud, pernyataan Ganjar dalam konteks sekarang, tepatnya pasca tragedi vonus MK dan sanksi yang dijatuhkan MKMK.
"Padahal, Mas Ganjar bilang itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yg dijatuhkan MKMK. Ada pun sebelum itu, sampai September 2023, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis bulan September 2023, penegakan hukum reratanya bagus, mencapai 61,9 persen, angka terbaik yang diraih selama ini," terang Mahfud.
Jakarta:
Mahfud MD akhirnya sepakat dengan pernyataan
Ganjar Pranowo terkait penegakan hukum yang jeblok di era Presiden Jokowi.
Padahal sebelumnya, keduanya saling berbeda pendapat. Ganjar menilai penegakan hukum era Jokowi jeblok di angka 5 dari skala 10.
Sedangkan Mahfud tidak setuju terhadap penilaian dari pasangannya. Ia mengeklaim rapor penegakan hukum era Jokowi tertinggi sejak 2014 silam.
Terbaru, Mahfud memberikan klarifikasi yang isinya sepakat dengan penilaian Ganjar. "Ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1 - 10). Lalu ada yang bilang bahwa itu tanggungjawab Menko Polhukam," kata Mahfud.
Jeblok pasca putusan MK
Menurut Mahfud, pernyataan Ganjar dalam konteks sekarang, tepatnya pasca tragedi vonus MK dan sanksi yang dijatuhkan MKMK.
"Padahal, Mas Ganjar bilang itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yg dijatuhkan MKMK. Ada pun sebelum itu, sampai September 2023, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis bulan September 2023, penegakan hukum reratanya bagus, mencapai 61,9 persen, angka terbaik yang diraih selama ini," terang Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(PRI)
