medcom.id, Jakarta: Komisi III DPR belum pernah menolak atau mengembalikan nama calon Kapolri yang diusulkan presiden. Fraksi PDI Perjuangan berharap sejarah itu berulang di era Presiden Joko Widodo yang mengusulkan nama Komjen Budi Gunawan untuk menjabat Kapolri.
"Hingga sekarang dari lima Kapolri terakhir belum ada yang ditolak DPR, mudah-mudahan ini bisa lancar," kata Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).
Trimedya menilai Budi Gunawan merupakan sosok yang memiliki kompetensi untuk menjadi pimpinan tertinggi Polri. Apalagi, Budi sudah direkomendasikan Kompolnas sebagai lembaga negara yang menilai, mengamati dan mengawasi kinerja Polri.
"Tentu tidak mungkin Kompolnas memberikan rekomendasi yang belum laik bagi Presiden Jokowi," tambahnya.
Pada Jumat malam, 9 Januari lalu, beredar surat resmi permintaan agar DPR menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri. surat itu ditandatangani Presiden Jokowi. Esok harinya, Jokowi membenarkan dirinya menunjuk Budi. Penunjukan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu langsung memunculkan banyak sentimen negatif.
Itu karena beberapa tahun silam, Budi sempat diisukan memiliki rekening dengan nilai yang fantastis. Jejak rekam Budi dinilai berpotensi bermasalah dengan hukum.
medcom.id, Jakarta: Komisi III DPR belum pernah menolak atau mengembalikan nama calon Kapolri yang diusulkan presiden. Fraksi PDI Perjuangan berharap sejarah itu berulang di era Presiden Joko Widodo yang mengusulkan nama Komjen Budi Gunawan untuk menjabat Kapolri.
"Hingga sekarang dari lima Kapolri terakhir belum ada yang ditolak DPR, mudah-mudahan ini bisa lancar," kata Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).
Trimedya menilai Budi Gunawan merupakan sosok yang memiliki kompetensi untuk menjadi pimpinan tertinggi Polri. Apalagi, Budi sudah direkomendasikan Kompolnas sebagai lembaga negara yang menilai, mengamati dan mengawasi kinerja Polri.
"Tentu tidak mungkin Kompolnas memberikan rekomendasi yang belum laik bagi Presiden Jokowi," tambahnya.
Pada Jumat malam, 9 Januari lalu, beredar surat resmi permintaan agar DPR menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri. surat itu ditandatangani Presiden Jokowi. Esok harinya, Jokowi membenarkan dirinya menunjuk Budi. Penunjukan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu langsung memunculkan banyak sentimen negatif.
Itu karena beberapa tahun silam, Budi sempat diisukan memiliki rekening dengan nilai yang fantastis. Jejak rekam Budi dinilai berpotensi bermasalah dengan hukum.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
