Ilustrasi. Foto: Medcom.id
Ilustrasi. Foto: Medcom.id

KPK Prihatin Pengadaan Pupuk Jadi Ladang Korupsi

Fachri Audhia Hafiez • 21 Mei 2022 11:28
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan pengadaan pupuk dijadikan ladang rasuah. Hal ini merespons penahanan tersangka baru dari kasus dugaan korupsi pengadaan fasilitas sarana budidaya mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian.
 
"KPK sangat prihatin, korupsi pada pengadaan pupuk ini mengakibatkan terganggunya produktifitas sektor pertanian yang menjadi tumpuan pembangunan ekonomi agraris," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu, 21 Mei 2022.
 
Karyoto mengatakan KPK fokus terhadap berbagai dugaan rasuah dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ). Sejatinya PBJ pada kementerian terdapat anggaran yang besar dan memiliki potensi korupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Menjadi salah satu fokus KPK dalam pemberantasan korupsi, mengingat tingginya tingkat risiko, besarnya anggaran, serta asas kebermanfaatannya bagi masyarakat luas," ucap Karyoto.
 
KPK menahan eks Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Hasanuddin Ibrahim (HI), Jumat, 20 Mei 2022. Dia sejatinya sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Februari 2016.
 
Negara dirugikan Rp12,9 Miliar dari proyek pengadaan fasilitas sarana budidaya mendukung pengendalian OPT di Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Total nilai proyek itu sejumlah Rp18,6 Miliar.
 
Baca: KPK Amankan Catatan Aliran Uang Terkait Dugan Korupsi Wali Kota Ambon
 
Hasanuddin disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
 
Kasus ini juga menjerat dua pihak lainnya yakni, pejabat pembuat komitmen (PPK) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura 2013 Eko Mardiyanto dan seorang dari pihak swasta, Sutrisno. Eko sudah divonis enam tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.
 
Sedangkan, Sutrisno dihukum tujuh tahun penjara. Dia juga diwajibkan membayar denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif