DPD Desak Revisi UU Terorisme Segera Disahkan

Anggi Tondi Martaon 24 Mei 2018 10:46 WIB
berita dpd
DPD Desak Revisi UU Terorisme Segera Disahkan
Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (Foto:Dok)
Jakarta: Aksi terorisme menjadi permasalahan akut yang belum bisa diselesaikan. Bahkan, saat ini terorisme di Indonesia berkembang menjadi bahaya laten yang telah melibatkan keluarga, terutama anak-anak. 

Oleh karena itu, payung hukum untuk memberantas terorisme di Indonesia sangat diperlukan. Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan revisi UU Terorisme. Regulasi tersebut diharapkan mampu menanggulangi masalah terorisme sejak dini, dan mencegah teror bom.

“Terorisme merupakan masalah bangsa yang harus diselesaikan. Pro dan kontra itu biasa. Tetapi kita harus melihatnya bahwa yang terjadi saat ini semakin meningkat eskalasinya, dari sisi kualitas dan bahkan semakin canggih dengan melibatkan ibu-ibu dan anak-anak. Itu memprihatinkan kita semua. Kita harus melihat itu sebagai persoalan yang sangat serius,” kata Nono, dalam keteangan tertulis, Kamis, 24 Mei 2018.


Nono menyatakan, perkembangan zaman memudahkan menyatunya sel-sel teroris, termasuk melakukan rekrutmen. Tanpa adanya payung hukum, maka aparat tidak dapat melakukan tindakan tegas terhadap ancaman teroris. 

"Payung hukum yang kuat yang dapat melegitimasi aparat menindak pelaku percobaan teror, meskipun aksi belum dilakukan," ujarnya.

Terkait payung hukum dalam penanggulangan terorisme, Nono berpesan agar di dalamnya diatur upaya pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi.

"Kita sudah tahu orang ini pulang dari Syria, dari ISIS, tapi tidak bisa diapa-apakan karena belum ada pelanggaran hukum. Sebelum alat-alat negara ini bekerja melakukan tugasnya, payung hukumnya harus ada,” kata Senator dari Provinsi Maluku ini.

Selain itu, Nono menyebutkan bahwa upaya pencegahan bisa dimulai dari lingkungan RT/RW melalui siskamling. Menurutnya, siskamling harus digiatkan kembali untuk menjaga keamanan bersama dan mencegah berkembangnya terorisme. 

"Selain itu juga diperlukan pendidikan dini di lingkungan keluarga, serta adanya undang-undang Hankamnas sebagai payung besar," ujar dia.

Pengamat terorisme Khaerul Fahmi berpendapat bahwa saat ini harus diambil perlakuan yang berbeda dalam penanganan terorisme. Karena saat ini terdapat peningkatan kualitas di jaringan-jaringan teroris. 

"Kejahatan teroris di Indonesia sudah berevolusi. Mulai dari pelaku bom bunuh diri yang merupakan laki-laki, sekarang sudah menggunakan anak-anak," kata Khaerul.



(ROS)