Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bakal menggugat PT Pertamina terkait bocornya pipa minyak mentah di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengaku telah menyiapkan tiga gugatan sekaligus, untuk menjerat perusahaan plat merah itu.
Tiga gugatan itu yakni pidana, perdata, dan administrasi. Ridho mengatakan, tiga gugatan itu sangat mungkin dilakukan sekaligus melihat besarnya dampak yang ditimbulkan kebocoran tersebut.
"Gugatan itu kita lakukan untuk efek jera. Kita bisa terapkan sanksi administratif, pidana dan perdata," kata Ridho di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 7 April 2018.
Baca: Balikpapan Seharusnya Siap Hadapi Kebocoran Pipa
Saat ini, KLHK tengah mengumpulkan data di lapangan untuk menghitung segala bentuk kerugian. Dalam aspek sanksi pidana, KLHK akan bekerja sama dengan Polda Kalimantan Timur.
"Kami juga menuturkan beberapa tim untuk menginvestigasi patahnya pipa milik Pertamina ini dari ahli lingkungan hidup, ahli terumbu karang hingga ahli modeling dampak," ungkapnya.
Dari situ, KLHK dapat menghitung kerugian aspek lingkungan hidup. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) KLHK pun turut diterjunkan untuk melihat kepatuhanperijinan dan peraturan perundang-undangan.
Sabtu, 31 Maret 2018, pipa PT Pertamina yang mengalirkan minyak mentah dari atau crude oil dari Terminal Lawe-lawe ke Kilang RU V Balikpapan patah. Tumpahan minyak mengakibatkan kebakaran di perairan Balikpapan dan lima orang diketahui tewas.
Tak hanya itu, sekitar 13 hektare perairan Balikpapan pun tercemar minyak mentah PT Pertamina. Sejumlah budidaya kepiting dan rumput laut pun rusak.
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bakal menggugat PT Pertamina terkait bocornya pipa minyak mentah di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mengaku telah menyiapkan tiga gugatan sekaligus, untuk menjerat perusahaan plat merah itu.
Tiga gugatan itu yakni pidana, perdata, dan administrasi. Ridho mengatakan, tiga gugatan itu sangat mungkin dilakukan sekaligus melihat besarnya dampak yang ditimbulkan kebocoran tersebut.
"Gugatan itu kita lakukan untuk efek jera. Kita bisa terapkan sanksi administratif, pidana dan perdata," kata Ridho di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 7 April 2018.
Baca: Balikpapan Seharusnya Siap Hadapi Kebocoran Pipa
Saat ini, KLHK tengah mengumpulkan data di lapangan untuk menghitung segala bentuk kerugian. Dalam aspek sanksi pidana, KLHK akan bekerja sama dengan Polda Kalimantan Timur.
"Kami juga menuturkan beberapa tim untuk menginvestigasi patahnya pipa milik Pertamina ini dari ahli lingkungan hidup, ahli terumbu karang hingga ahli modeling dampak," ungkapnya.
Dari situ, KLHK dapat menghitung kerugian aspek lingkungan hidup. Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) KLHK pun turut diterjunkan untuk melihat kepatuhanperijinan dan peraturan perundang-undangan.
Sabtu, 31 Maret 2018, pipa PT Pertamina yang mengalirkan minyak mentah dari atau crude oil dari Terminal Lawe-lawe ke Kilang RU V Balikpapan patah. Tumpahan minyak mengakibatkan kebakaran di perairan Balikpapan dan lima orang diketahui tewas.
Tak hanya itu, sekitar 13 hektare perairan Balikpapan pun tercemar minyak mentah PT Pertamina. Sejumlah budidaya kepiting dan rumput laut pun rusak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
