medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap pejabat Indonesia yang namanya tercantum di Panama Papers segera memberikan klarifikasi. Pasalnya, kata Fadli, klarifikasi diperlukan agar pemberitaan tidak menjadi simpang siur.
"Tinggal klarifikasi. Karena di Panama Papers ada yang menyembunyikan harta kekayaannya dalam jumlah banyak," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2016).
Dia mencontohkan, sejumlah pejabat negara lain, namanya masuk Panama Papers, mengundurkan diri karena desakan masyarakat lokal. Karenanya, Politikus Partai Gerindra ini mempercepat penyelesaian masalah.
"Tinggal minta klarifikasi. Jadi sangat mudah. Saya kira di negara-negara lain ada yang mengundurkan diri mungkin ada benarnya karena ingin transparan," lanjut Fadli.
Meski demikian, Fadli sadar, orang yang masuk ke dalam catatan belum tentu bersalah. Sebab, orang tersebut hanya membuka perusahaan di luar negeri, tanpa berniat menyembunyikan hartanya dan menghindari pembayaran pajak.
"Panama Papers ini bukan sebuah tindak pidana, UU kita membolehkan untuk menaruh uang di luar negeri. Itu masalahnya," tandas Fadli.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap pejabat Indonesia yang namanya tercantum di Panama Papers segera memberikan klarifikasi. Pasalnya, kata Fadli, klarifikasi diperlukan agar pemberitaan tidak menjadi simpang siur.
"Tinggal klarifikasi. Karena di Panama Papers ada yang menyembunyikan harta kekayaannya dalam jumlah banyak," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2016).
Dia mencontohkan, sejumlah pejabat negara lain, namanya masuk Panama Papers, mengundurkan diri karena desakan masyarakat lokal. Karenanya, Politikus Partai Gerindra ini mempercepat penyelesaian masalah.
"Tinggal minta klarifikasi. Jadi sangat mudah. Saya kira di negara-negara lain ada yang mengundurkan diri mungkin ada benarnya karena ingin transparan," lanjut Fadli.
Meski demikian, Fadli sadar, orang yang masuk ke dalam catatan belum tentu bersalah. Sebab, orang tersebut hanya membuka perusahaan di luar negeri, tanpa berniat menyembunyikan hartanya dan menghindari pembayaran pajak.
"Panama Papers ini bukan sebuah tindak pidana, UU kita membolehkan untuk menaruh uang di luar negeri. Itu masalahnya," tandas Fadli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
