medcom.id, Jakarta: Kasus megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) diduga melibatkan banyak anggota DPR. Hal ini diperkuat setelah penyidik senior KPK Novel Baswedan menyebutkan satu per satu nama mereka di pengadilan Tipikor. Pengakuan ini membuat masyarakat semakin percaya banyak wakil rakyat terlibat.
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis sebanyak 53,8 persen warga percaya anggota DPR dan pejabat Kemendagri terlibat korupsi KTP-el.
Hanya sebagai kecil warga, yakni 9,1 persen yakin tak ada anggota DPR yang ikut dalam pusaran korupsi ini. Sementara 37 persen warga mengatakan tak tahu.
Direktur SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, warga juga menolak upaya hak angket DPR. Warga yakin pembentukan hak angket hanya alibi DPR melindungi rekan sejawat dari jerat hukum.
Kasus KTP-el ini menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada DPR dan partai. Sebaliknya, kepercayaan masyarakat pada lembaga antirasuah itu sangat tinggi.
Dari Januari 2015 hingga Mei 2017, tren kepercayaan warga kepada DPR tak lebih dari 63 persen. Kepercayaan mereka kepada partai politik malah lebih rendah, hanya 58 persen.
"Kepercayaan kepada KPK justru sangat tinggi, 88 persen. Dan itu relatif stabil dari tahun sebelumnya. Kepercayaan warga pada KPK sama besarnya dengan kepercayaan warga kepada Presiden," tuturnya.
Abbas menuturkan, minimnya kepercayaan publik kepada DPR akan menyulitkan DPR menyusun kebijakan-kebijakan yang kontra dengan KPK. "DPR harus aware dengan ini, apalagi DPR adalah lembaga politik," kata dia.
Survei dilakukan pada 14-20 Mei dengan menggunakan metode random sampling. Survei ini melibatkan sekitar 1.350 orang dengan margin of error 2,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/JKRyPB3k" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Kasus megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) diduga melibatkan banyak anggota DPR. Hal ini diperkuat setelah penyidik senior KPK Novel Baswedan menyebutkan satu per satu nama mereka di pengadilan Tipikor. Pengakuan ini membuat masyarakat semakin percaya banyak wakil rakyat terlibat.
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis sebanyak 53,8 persen warga percaya anggota DPR dan pejabat Kemendagri terlibat korupsi KTP-el.
Hanya sebagai kecil warga, yakni 9,1 persen yakin tak ada anggota DPR yang ikut dalam pusaran korupsi ini. Sementara 37 persen warga mengatakan tak tahu.
Direktur SMRC Sirojudin Abbas mengatakan, warga juga menolak upaya hak angket DPR. Warga yakin pembentukan hak angket hanya alibi DPR melindungi rekan sejawat dari jerat hukum.
Kasus KTP-el ini menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada DPR dan partai. Sebaliknya, kepercayaan masyarakat pada lembaga antirasuah itu sangat tinggi.
Dari Januari 2015 hingga Mei 2017, tren kepercayaan warga kepada DPR tak lebih dari 63 persen. Kepercayaan mereka kepada partai politik malah lebih rendah, hanya 58 persen.
"Kepercayaan kepada KPK justru sangat tinggi, 88 persen. Dan itu relatif stabil dari tahun sebelumnya. Kepercayaan warga pada KPK sama besarnya dengan kepercayaan warga kepada Presiden," tuturnya.
Abbas menuturkan, minimnya kepercayaan publik kepada DPR akan menyulitkan DPR menyusun kebijakan-kebijakan yang kontra dengan KPK. "DPR harus aware dengan ini, apalagi DPR adalah lembaga politik," kata dia.
Survei dilakukan pada 14-20 Mei dengan menggunakan metode random sampling. Survei ini melibatkan sekitar 1.350 orang dengan margin of error 2,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(UWA)
