medcom.id, Jakarta: Istana belum membahas pencopotan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT Pelindo II RJ lino dari jabatannya. Presiden Joko Widodo belum menerima surat rekomendasi pencopotan keduanya dari DPR maupun Panitia Khusus (pansus) Pelindo II.
"Belum ada pembahasan di istana mengenai rekomendasi itu. Rekomendasi belum sampai dari pimpinan DPR ke Presiden," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (21/12/2015).
Teten tak dapat berkomentar lebih jauh. Sebab, belum ada kepastian dan pembahasan di internal istana. Teten memastikan tak ada intervensi dari pemerintah terhadap proses hukum RJ Lino.
"Sudah pasti (tak in tervensi). Sampai sekarang belum ada pembahasan secara khusus. Pemerintah menghormati proses yang dilakukan KPK," ujarnya.
Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II merekomendasikan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno untuk memberhentikan Direkur Utama Pelindo II RJ Lino. Alasannya, pansus menemukan sejumlah permasalahan kegiatan pengadaan barang dan jasa, kesalahan perpanjangan pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) antara Pelindo II dan Hutchinson Port Holding (HPH).
RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan Quay Container Crane oleh KPK, pada Jumat 18 Desember. Penetapan tersangka RJ Lino dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup. Lino diduga melakukan pelawanan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri dan korporasi dengan memerintahkan tiga unit Quay Container Crane di Pelindo II.
medcom.id, Jakarta: Istana belum membahas pencopotan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Direktur Utama PT Pelindo II RJ lino dari jabatannya. Presiden Joko Widodo belum menerima surat rekomendasi pencopotan keduanya dari DPR maupun Panitia Khusus (pansus) Pelindo II.
"Belum ada pembahasan di istana mengenai rekomendasi itu. Rekomendasi belum sampai dari pimpinan DPR ke Presiden," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (21/12/2015).
Teten tak dapat berkomentar lebih jauh. Sebab, belum ada kepastian dan pembahasan di internal istana. Teten memastikan tak ada intervensi dari pemerintah terhadap proses hukum RJ Lino.
"Sudah pasti (tak in tervensi). Sampai sekarang belum ada pembahasan secara khusus. Pemerintah menghormati proses yang dilakukan KPK," ujarnya.
Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II merekomendasikan kepada Menteri BUMN Rini Soemarno untuk memberhentikan Direkur Utama Pelindo II RJ Lino. Alasannya, pansus menemukan sejumlah permasalahan kegiatan pengadaan barang dan jasa, kesalahan perpanjangan pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT) antara Pelindo II dan Hutchinson Port Holding (HPH).
RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan Quay Container Crane oleh KPK, pada Jumat 18 Desember. Penetapan tersangka RJ Lino dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup. Lino diduga melakukan pelawanan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri dan korporasi dengan memerintahkan tiga unit Quay Container Crane di Pelindo II.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
