Jakarta: Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dolly Pulungan, menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dolly merupakan salah satu tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi gula di PTPN III pada 2019 yang lolos dari operasi tangkap tangan (OTT).
“Menyerahkan diri ke kantor KPK dini hari tadi. DPU (Dolly Pulungan) saat ini dalam proses pemeriksaan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Kamis, 4 September 2019.
Pemilik PT Fajar Mulia Trasindo Pieko Nyotosetiadi yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum menyerahkan diri. KPK mengultimatum Pieko agar kooperatif dan segera menyerahkan diri.
KPK menetapkan Dolly, Pieko dan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi gula di PTPN III. Dolly dan Kadek Kertha sebagai penerima suap, sedangkan Pieko pemberi suap.
Dolly melalui Kadek Kertha diduga menerima suap 345 ribu dolar Singapura dari Pieko. Suap ini diberikan terkait distribusi gula yang digarap Pieko.
Kronologi suap
Pada awal 2019, Pieko dan perusahaan lain yang bergerak di bidang distribusi gula ditunjuk dalam skema long term contract dengan PTPN III. Dalam kontrak tersebut, pihak swasta mendapat kuota mengimpor gula secara rutin setiap bulan selama kontrak berjalan.
Di PTPN III terdapat aturan internal mengenai harga gula bulanan yang disepakati tiga komponen yaitu PTPN III, pengusaha gula, dan ASB selaku Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI).
Dolly meminta Kadek Kertha menemui Pieko untuk menindaklanjuti permintaan uang sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Pieko memerintahkan orang kepercayaannya bernama Ramlin untuk mengambil uang di money changer, dan menyerahkannya kepada Corry Luca, pegawai PT KPBN, anak usaha PTPN III di Kantor PTPN, Jakarta, pada Senin, 2 September 2019.
Dolly dan Kadek Kertha disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Pieko dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Jakarta: Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dolly Pulungan, menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dolly merupakan salah satu tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi gula di PTPN III pada 2019 yang lolos dari operasi tangkap tangan (OTT).
“Menyerahkan diri ke kantor KPK dini hari tadi. DPU (Dolly Pulungan) saat ini dalam proses pemeriksaan,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Jakarta, Kamis, 4 September 2019.
Pemilik PT Fajar Mulia Trasindo Pieko Nyotosetiadi yang juga ditetapkan sebagai tersangka belum menyerahkan diri. KPK mengultimatum Pieko agar kooperatif dan segera menyerahkan diri.
KPK menetapkan Dolly, Pieko dan Direktur Pemasaran PTPN III I Kadek Kertha Laksana sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait distribusi gula di PTPN III. Dolly dan Kadek Kertha sebagai penerima suap, sedangkan Pieko pemberi suap.
Dolly melalui Kadek Kertha diduga menerima suap 345 ribu dolar Singapura dari Pieko. Suap ini diberikan terkait distribusi gula yang digarap Pieko.
Kronologi suap
Pada awal 2019, Pieko dan perusahaan lain yang bergerak di bidang distribusi gula ditunjuk dalam skema
long term contract dengan PTPN III. Dalam kontrak tersebut, pihak swasta mendapat kuota mengimpor gula secara rutin setiap bulan selama kontrak berjalan.
Di PTPN III terdapat aturan internal mengenai harga gula bulanan yang disepakati tiga komponen yaitu PTPN III, pengusaha gula, dan ASB selaku Ketua Asosiasi Petani Tebu Republik Indonesia (APTRI).
Dolly meminta Kadek Kertha menemui Pieko untuk menindaklanjuti permintaan uang sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Pieko memerintahkan orang kepercayaannya bernama Ramlin untuk mengambil uang di money changer, dan menyerahkannya kepada Corry Luca, pegawai PT KPBN, anak usaha PTPN III di Kantor PTPN, Jakarta, pada Senin, 2 September 2019.
Dolly dan Kadek Kertha disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Pieko dijerat dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
(AZF)
