Jakarta: Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri diwacanakan terlibat dalam menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Namun, kepastian itu masih menunggu perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Kalau sudah ditetapkan, Densus 88 nanti harus kita ikutkan membantu," kata Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Imam Sugianto saat dihubungi, Kamis, 29 April 2021.
Imam menyebut Densus 88 bisa membantu pemetaan KKB. Fungsi Densus sudah dilakukan untuk membantu Satuan Tugas (Satgas) Madago Raya, Sulawesi Tengah.
Penegakan hukum KKB Papua nantinya diserahkan kepada Satgas Nemangkawi. Satgas bakal mengkaji apakah tindakan KKB masuk dalam tindak pidana terorisme.
"Jadi bisa saja diterapkan itu (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)," papar dia.
(Baca: Pemerintah Pastikan Tak Akan Habis Akal Selesaikan Kekerasan di Papua)
Namun, Imam enggan berspekulasi ihwal kepastian pelibatan Densus 88. Pasalnya, hal itu masih dibahas antara Polri dan kementerian/lembaga terkait.
"Sekarang akan mengonsolidasikan dan merapatkan itu," ujar Imam.
Tindakan KKB di Papua ditetapkan sebagai aksi terorisme. KKB dinilai memenuhi definisi sebagai teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
“Apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang-orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta.
Pemerintah telah meminta Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan aparat terkait segera melakukan tindakan cepat dan tegas. Namun, harus tetap terukur sesuai koridor hukum.
“Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil,” tegas Mahfud.
Jakarta: Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror
Polri diwacanakan terlibat dalam menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (
KKB) di Papua. Namun, kepastian itu masih menunggu perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Kalau sudah ditetapkan, Densus 88 nanti harus kita ikutkan membantu," kata Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Imam Sugianto saat dihubungi, Kamis, 29 April 2021.
Imam menyebut Densus 88 bisa membantu pemetaan KKB. Fungsi Densus sudah dilakukan untuk membantu Satuan Tugas (Satgas) Madago Raya, Sulawesi Tengah.
Penegakan hukum KKB Papua nantinya diserahkan kepada Satgas Nemangkawi. Satgas bakal mengkaji apakah tindakan KKB masuk dalam tindak pidana
terorisme.
"Jadi bisa saja diterapkan itu (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme)," papar dia.
(Baca:
Pemerintah Pastikan Tak Akan Habis Akal Selesaikan Kekerasan di Papua)
Namun, Imam enggan berspekulasi ihwal kepastian pelibatan Densus 88. Pasalnya, hal itu masih dibahas antara Polri dan kementerian/lembaga terkait.
"Sekarang akan mengonsolidasikan dan merapatkan itu," ujar Imam.
Tindakan KKB di Papua ditetapkan sebagai aksi terorisme. KKB dinilai memenuhi definisi sebagai teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
“Apa yang dilakukan oleh KKB dan segala nama organisasi dan orang-orang yang berafiliasi adalah tindakan teroris,” kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta.
Pemerintah telah meminta Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan aparat terkait segera melakukan tindakan cepat dan tegas. Namun, harus tetap terukur sesuai koridor hukum.
“Dalam arti jangan sampai menyasar ke masyarakat sipil,” tegas Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
