Ilustrasi persidangan. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi persidangan. Medcom.id/M Rizal

Eks Direktur PT HTK Dituntut 2 Tahun Penjara Akibat Suap Logistik Pupuk

Fachri Audhia Hafiez • 11 November 2020 17:54
Jakarta: Mantan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Taufik Agustono, dituntut pidana penjara selama dua tahun. Dia juga dituntut disanksi denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan karena dinilai terbukti terlibat suap sewa kapal untuk PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog).
 
"Supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Amir Nurdianto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu, 11 November 2020.
 
Taufik bersama rekannya Asty Winasti dinilai terbukti menyuap mantan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso sebesar senilai US$163.733 (setara Rp2,32 miliar, kurs US$1=Rp14.200) dan Rp311 juta. Suap yang dilakukan pada 2018-2019 itu dilakukan secara bertahap melalui orang kepercayaan Bowo, M Indung Andriani.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Bowo Sidik Divonis Lima Tahun Penjara
 
Suap itu diberikan agar Bowo, anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), membantu PT HTK. Bantuan itu berupa kerja sama pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pilog.
 
Jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan. Hal yang memberatkan, perbuatan dinilai Taufik tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas korupsi.
 
"Hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum," ujar jaksa.
 
Taufik dianggap terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Tuntutan JPU KPK sesuai  dengan dakwaan kedua yang telah dibacakan di awal persidangan.
 
(SUR)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif