Wakil Ketua KPK terpilih Nurul Ghufron. Foto: Antara/Aditya Pradana Putra.
Wakil Ketua KPK terpilih Nurul Ghufron. Foto: Antara/Aditya Pradana Putra.

Pancasila Disebut Habitus Bangsa Mencegah Perilaku Koruptif

Nasional kpk pancasila kesaktian pancasila BPIP
Fachri Audhia Hafiez • 07 Oktober 2020 15:17
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menilai Pancasila sebagai habitus bangsa dalam pencegahan korupsi. Penyelenggara negara diminta turut mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila agar tak terjerumus godaan praktik rasuah.
 
"Selama penyelenggara negara menunjukkan teladan-teladan Pancasila itu sendiri, maka selesai tidak akan ada KPK, tidak akan ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Ghufron dalam Rapat Koordinasi Internalisasi Rencana Strategis dan Reformasi Birokrasi, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Launching Jaringan Dokumentasi dan Infromasi Hukum (JDIH), Rabu, 7 Oktober 2020.
 
KPK konsisten mengimplementasikan nilai Pancasila untuk mewujudkan integritas. Dia berharap hal itu juga diwujudkan oleh seluruh unsur penyelenggara negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ghufron mengapresiasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang turut menjadi bagian pencegahan dan mencanangkan sebagai Zona Integritas BPIP 'Wilayah Bebas Korupsi'. "Karena kami yakin BPIP sebagai pembinaan idelogi Pancasila menjadi garda terdepan sebagai pelaksana ideologi Pancasila terutama pada penyelenggara negara," ucap dia.
 
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Romo Benny Susetyo menyebut perlunya pengetahuan terkait perilaku koruptif. Korupsi terjadi karena pola kehidupan yang cenderung matrealistis (serakah) dan berbiaya tinggi.
 
Benny menilai kultur birokrasi Pancasila adalah sebagai sumber perilaku yang mampu menjadikan birokrasi sebagai perantara keadilan, transparan, dan akuntabel. Kemudian Birokrasi Pancasila adalah birokrasi yang mengutamakan nilai kemanusiaan.
 
Baca: KPK: Korupsi Memuncak di Tahun Politik dan Kerap Melibatkan ASN
 
Selain itu menjunjung kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Sekaligus birokrasi yang membangun keteladanan melalui pola dan gaya hidup yang sederhana.
 
"Kultur birokrasi Pancasila adalah ketika para birokrat mampu menjadikan Pancasila sebagai sumber perilaku," ucap Benny.
 
Sekretaris Utama BPIP Karjono menilai saat ini diperlukan sinergitas antara KPK, Kementerian Hukum dan HAM, serta Ombudsman dalam mewujudkan Zona Integritas BPIP Wilayah Bebas Korupsi. Langkah itu guna mendukung BPIP untuk terus menginternalisasi dan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kinerja.
 
"Harapan ke depannya dapat menginternalisasi dan membumikan Pancasila dengan baik, dengan kinerja bersama," ujar dia.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif