Lagi, Alex Noerdin Diperiksa buat Dirut PT NKE

medcom.id, Jakarta: Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin kembali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alex rencananya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Pemprov Sumsel 2010-2011. Selain Alex, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Direktur Operasi II PT Waskita Karya Ari Wibowo. "Mereka akan menjadi saksi untuk tersangka DP (Presiden Direktur PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Dudung Purwadi)," kata Pelaksana harian Kepala biro Humas KPK Yuyuk Andrianti Iskak di Gedung KPK, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2016). Pemeriksaan dalam kasus ini bukan yang pertama buat Alex Noerdin. Ia sebelumnya sudah ditanya-tanya buat Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet SEA Games, Rizal Abdullah, yang telah divonis tiga tahun dalam kasus ini. Alex diduga bakal dikorek soal campur tangannya dalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Pemprov Sumsel 2010-2011. Alex pernah disebut M. Nazaruddin sebagai menerima fee dari proyek wisma atlet SEA Games Jakabaring, Palembang. Tudingan disampaikan saat Nazar masih menjadi tersangka dalam kasus suap Wisma Atlet. Dalam persidangan kasus tersebut yang menjerat Mohamad El Idris, Rizal yang dijadikan saksi mengaku pernah menerima uang Rp400 juta dari PT Duta Graha Indah kini Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), tetapi tak tahu tujuan pemberiannya. Adapun Dudung diketahui menjabat sebagai Direktur Utama PT Nusa Kontruksi Enjiniring. Saat namanya masih PT DGI, perusahaan ini diduga memberikan duit Rp400 juta kepada Rizal yang juga anak buah Alex Noerdin. Dudung disangka melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pelaksanaan pembangunan tersebut. Atas perbuatannya, Dudung disangka melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 KUHP.