Ini Jawaban KPK Dikritik Hanya Tangkap 'Koruptur Kelas Teri'

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan adanya pihak yang mengkritik operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah. Semua pihak diminta bersama-sama mendukung pemberantasan korupsi di Tanah Air. "Keberhasilan upaya tersebut tentu butuh kerja bersama yang saling bahu-membahu. Bukan ujaran tanpa fakta yang justru hanya akan menimbulkan kontraproduktif dan pesimisme publik," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri kepada Medcom.id, Senin, 24 Januari 2022. Ali menegaskan empat OTT yang digelar dalam satu bulan itu merupakan bukti keseriusan Komisi Antirasuah memberangus praktik amis di Indonesia. KPK tak segan menindak siapa pun yang mencoba terlibat kasus rasuah. "Rangkaian OTT KPK pada awal 2022 ini menjadi wujud komitmen kami untuk terus berikhtiar serius dalam upaya pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan," tegas Ali. Baca: Tangkap Wali Kota dan Bupati, OTT KPK Dinilai Masih Kurang Galak Sebelumnya, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengkritik OTT yang dilakukan KPK pada awal tahun. KPK dinilai kurang galak karena hanya menangkap koruptor kelas teri. Lembaga Antikorupsi sudah melakukan empat kali operasi senyap pada Januari 2022.   "Itu terbukti yang ditangkap hanya bupati, padahal dulu tinggi yang ditangkap (anggota) DPR, menteri, DPR, menteri, kan selalu begitu," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Senin, 24 Januari 2022.   Boyamin mengatakan menangkap kepala daerah tidak sulit untuk KPK. Level kepala daerah dinilai kurang 'seram' untuk KPK.