Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, buka suara.
Dia mengaku sudah berkunjung ke kediaman Abdul Halim. Namun, Syaiful Huda menyatakan partainya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.
“Kita berharap tidak ada tendensi lain selain penegakkan hukum sebagi warga negara yang baik pak halim akan mengikuti semua proses yang sudah direncanakan oleh KPK,” kata Syaiful Huda dikutip dari Headline News di Metro TV, Kamis, 12 September 2024
Syaiful Huda menyatakan akan menghormati dan menyerahkan proses hukum yang tengah berjalan. Selama proses penegakkan ini murni terkait dengan hukum dan tidak ada tendensi politik lain.
KPK menyebut penggeledahan ini untuk mencari bukti kasus suap dana hibah di Jawa Timur. KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat tersangka berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.
KPK enggan memerinci identitas tersanka. Namun, KPK menyatakan tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan sisanya berstatus staf pejabat.
KPK menyatakan 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Sebanyak dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara. (Angel Rinella)
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi (Mendes-PDTT), Abdul Halim Iskandar. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, buka suara.
Dia mengaku sudah berkunjung ke kediaman Abdul Halim. Namun, Syaiful Huda menyatakan partainya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.
“Kita berharap tidak ada tendensi lain selain penegakkan hukum sebagi warga negara yang baik pak halim akan mengikuti semua proses yang sudah direncanakan oleh KPK,” kata Syaiful Huda dikutip dari Headline News di
Metro TV, Kamis, 12 September 2024
Syaiful Huda menyatakan akan menghormati dan menyerahkan proses hukum yang tengah berjalan. Selama proses penegakkan ini murni terkait dengan hukum dan tidak ada tendensi politik lain.
KPK menyebut penggeledahan ini untuk mencari bukti kasus suap dana hibah di Jawa Timur. KPK menetapkan 21 tersangka dalam perkara ini. Sebanyak empat tersangka berstatus penerima suap dan 17 lainnya pemberi.
KPK enggan memerinci identitas tersanka. Namun, KPK menyatakan tiga tersangka penerima berstatus penyelenggara negara dan sisanya berstatus staf pejabat.
KPK menyatakan 15 tersangka pemberi merupakan pihak swasta. Sebanyak dua sisanya berstatus sebagai penyelenggara negara.
(Angel Rinella)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
