Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tiga bulan belum menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang keluar sudah banyak.
"Tahun 2023 sekarang ini belum ada yang kena tangkap tangan. Belum ada ya, saya ngomong belum ada tapi surat perintah penyidikan sudah cukup banyak juga yang kita keluarkan," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023.
Firli tidak memerinci kasus yang ditargetkan dalam sprindik yang dikeluarkan itu. Namun, dia berpesan kepada pejabat untuk menjauhi tindakan koruptif.
Ultimatum itu ditekankan ke pemerintah daerah. Karena, kasus korupsi yang ditangani Lembaga Antikorupsi banyak yang ditangani di luar Ibu Kota.
"Kasus korupsi terjadi 54 persen itu di pemerintah daerah. Kita bagi lagi dua 34 persen terjadi di provinsi, 41 persen terjadi di kabupaten atau kota. Ini fakta," ujar Firli.
Kepala daerah diminta jadi garda terdepan pencegahan korupsi. Jangan sampai, kata Firli, pimpinan tertinggi itu yang tertangkap.
"Saya minta tambahan wali kota, gubernur, bupati tidak bertambah lagi (terjaring kasus korupsi)," ucap Firli.
Kepala daerah diharap menguatkan sistem pemberantasan korupsi di wilayahnya. Pemikiran itu lebih baik ketimbang melobi-lobi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) sudah tiga bulan belum menggelar operasi tangkap tangan (
OTT). Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang keluar sudah banyak.
"Tahun 2023 sekarang ini belum ada yang kena tangkap tangan. Belum ada ya, saya ngomong belum ada tapi surat perintah penyidikan sudah cukup banyak juga yang kita keluarkan," kata Ketua KPK
Firli Bahuri di Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023.
Firli tidak memerinci kasus yang ditargetkan dalam sprindik yang dikeluarkan itu. Namun, dia berpesan kepada pejabat untuk menjauhi tindakan koruptif.
Ultimatum itu ditekankan ke
pemerintah daerah. Karena, kasus korupsi yang ditangani Lembaga Antikorupsi banyak yang ditangani di luar Ibu Kota.
"Kasus korupsi terjadi 54 persen itu di pemerintah daerah. Kita bagi lagi dua 34 persen terjadi di provinsi, 41 persen terjadi di kabupaten atau kota. Ini fakta," ujar Firli.
Kepala daerah diminta jadi garda terdepan pencegahan korupsi. Jangan sampai, kata Firli, pimpinan tertinggi itu yang tertangkap.
"Saya minta tambahan wali kota, gubernur, bupati tidak bertambah lagi (terjaring kasus korupsi)," ucap Firli.
Kepala daerah diharap menguatkan sistem pemberantasan korupsi di wilayahnya. Pemikiran itu lebih baik ketimbang melobi-lobi pengusaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
