KPK Sita Mobil dan Homestay Bupati Nonaktif Mamberamo Tengah Senilai Rp10 Miliar

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan aset milik Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. Barang yang disita mulai dari kendaraan sampai penginapan. "Aset dimaksud yaitu dua unit mobil dan empat bidang tanah beserta bangunan diatasnya berupa tiga homestay (penginapan) dan satu rumah tinggal," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 18 April 2023. Ali menjelaskan seluruh aset itu berada di Kota Jayapura, dan Kabupaten Sentani. Barang itu disita untuk memaksimalkan pemulihan aset dari kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang yang menjerat Ricky. "Perkiraan nilai dari aset dimaksud mencapai Rp10 miliar lebih," ucap Ali.   KPK bakal terus menelusuri aset Ricky. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa saksi dan dibantu dengan tim asset tracing Lembaga Antikorupsi. Ricky diduga telah menerima suap dan gratifikasi serta melakukan pencucian uang. Total duit panas yang telah dinikmati ditaksir mencapai Rp200 miliar.   Uang panas itu berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur di Pemkab Mamberamo Tengah. Ricky tercatat ikut banyak mengerjakan pembangunan infrastruktur selama menjabat sebagai bupati dua periode.   Dia diduga menyalahgunakan kewenangannya untuk menentukan sendiri kontraktor yang mengerjakan proyek di sana. Nilai pembangunannya diketahui mencapai belasan miliar rupiah.   Setidaknya, ada tiga pihak swasta yang diduga memberikan suap ke Ricky. Mereka yakni Direktur Utama PT Bina Karya Raya Siman Pampang, Direktur PT Bumi Abadi Perkasa Jusiendra Pribadi Pampang dan Direktur PT Solata Sukses Membangun Marten Toding.   Ricky juga diduga memerintahkan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum untuk mengondisikan proyek yang diinginkan tiga orang tersebut. Jusiendra diduga mendapatkan 18 pekerjaan paket senilai Rp217,7 miliar.   Sementara itu Siman diduga mendapatkan enam paket proyek senilai Rp179,4 miliar. Dan Marten cuma mendapatkan tiga paket senilai Rp9,4 miliar.   Ricky juga diduga menerima banyak gratifikasi dari berbagai pihak. KPK enggan memerinci identitas dan maksud pemberian uang panas tersebut.   Ricky disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id