medcom.id, Jakarta: Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Refly Harun membantah kedatangannya ke KPK untuk membicarakan soal pelaksana tugas pimpinan KPK dengan sejumlah ahli tata negara dan pimpinan KPK. Dia mengaku, kedatangannya tersebut untuk memenuhi undangan KPK.
"Enggak ada, saya diundang saja," ujar Refly saat keluar Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2015) malam.
Refly nampak keluar sendirian. Sementara beberapa pakar dan pengamat hukum dan tata negara seperti Denny Indrayana, Saldi Isra dan Zainal Arifin Mochtar masih berada di dalam gedung. Refly pun menerangkan jika pertemuan dengan ahli hukum dan pimpinan KPK hanya membicarakan masukan setelah putusan praperadilan Budi Gunawan.
"Gini, yang dibicarakan di dalam, saya diajak teman-teman diundang kasih masukan mengenai langkah setelah adanya praperadilan," paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Refly mengaku memberikan saran kepada pimpinan KPK untuk melakukan upaya peninjauan kembali atau kasasi atas putusan tersebut. "Jika tak puas, ajukan ke Mahkamah Agung," tuturnya.
Disinggung kembali soal wacana pelaksana tugas yang dikabarkan akan dibentuk Presiden Jokowi pascapenetapan Abraham Samad sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen, Refly memilih tak banyak berkomentar.
"Saya enggak tahu, saya tak mewakili Istana. Jadi enggak ada soal itu," tegasnya.
medcom.id, Jakarta: Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Refly Harun membantah kedatangannya ke KPK untuk membicarakan soal pelaksana tugas pimpinan KPK dengan sejumlah ahli tata negara dan pimpinan KPK. Dia mengaku, kedatangannya tersebut untuk memenuhi undangan KPK.
"Enggak ada, saya diundang saja," ujar Refly saat keluar Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2015) malam.
Refly nampak keluar sendirian. Sementara beberapa pakar dan pengamat hukum dan tata negara seperti Denny Indrayana, Saldi Isra dan Zainal Arifin Mochtar masih berada di dalam gedung. Refly pun menerangkan jika pertemuan dengan ahli hukum dan pimpinan KPK hanya membicarakan masukan setelah putusan praperadilan Budi Gunawan.
"Gini, yang dibicarakan di dalam, saya diajak teman-teman diundang kasih masukan mengenai langkah setelah adanya praperadilan," paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Refly mengaku memberikan saran kepada pimpinan KPK untuk melakukan upaya peninjauan kembali atau kasasi atas putusan tersebut. "Jika tak puas, ajukan ke Mahkamah Agung," tuturnya.
Disinggung kembali soal wacana pelaksana tugas yang dikabarkan akan dibentuk Presiden Jokowi pascapenetapan Abraham Samad sebagai tersangka dugaan pemalsuan dokumen, Refly memilih tak banyak berkomentar.
"Saya enggak tahu, saya tak mewakili Istana. Jadi enggak ada soal itu," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LOV)
