medcom.id, Jakarta: Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor HM Zairin mengaku pernah dimarahi Dirjen Planologi Kemenhut Bambang Soepijanto. Zairin mengaku dimarahi karena tak memberikan rekomendasi kawasan hutan sesuai yang diminta PT Bukit Jonggol Asri.
"Setelah diterima (diterima di kantor Dirjen) kami belum sempat menjelaskan. (Dirjen mengatakan) daerah jangan ikutan ngatur ini kan kewenangan pusat mau menyerahkan ke PT A, PT B, PT C ya kewenangan kami di pusat," ungkap Zairin saat bersaksi untuk terdakwa Presdir PT BJA Kwee Cahyadi Kumala di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (18/3/2015).
Pernyataan itu, kata Zairin, keluar dari mulut Dirjen Planologi saat ditemui di kantornya. Saat itu, ia bersama perwakilan PT BJA Yohan Yap dan Dodi, menemui Dirjen untuk menanyakan terkait kawasan hutan sebesar 2754 HA yang dimintakan PT BJA.
Namun, Pemda Kabupaten Bogor hanya dapat memberikan 1668 HA. Sebab, kawasan yang diminta PT BJA tumpang tindih dengan perusahaan lain. Saat itu lah, kata Zairin, ia kena marah Dirjen.
"Itu Pak Dirjen marah ke Pemda. Beliau menegaskan persetujuan Menteri 2754 HA, tapi kenapa Pemda Kabupaten Bogor memberikan 1668 HA," ungkap Zairin.
Meski sebelumnya Zairin sudah menjelaskan duduk persoalan tanah yang dimintakan tumpang tindih dengan perusahaan lain, Dirjen Planologi tetap meminta PT BJA mendapatkan apa yang dimintakan.
"Ya kita anak buah diam aja. Akhirnya keluar surat rekomendasi yang beda dari yang pertama. Kalau pertama hanya 1668 yang kedua 2754. Tapi, kita tambahkan beberapa klausal hukumnya," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor HM Zairin mengaku pernah dimarahi Dirjen Planologi Kemenhut Bambang Soepijanto. Zairin mengaku dimarahi karena tak memberikan rekomendasi kawasan hutan sesuai yang diminta PT Bukit Jonggol Asri.
"Setelah diterima (diterima di kantor Dirjen) kami belum sempat menjelaskan. (Dirjen mengatakan) daerah jangan ikutan ngatur ini kan kewenangan pusat mau menyerahkan ke PT A, PT B, PT C ya kewenangan kami di pusat," ungkap Zairin saat bersaksi untuk terdakwa Presdir PT BJA Kwee Cahyadi Kumala di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (18/3/2015).
Pernyataan itu, kata Zairin, keluar dari mulut Dirjen Planologi saat ditemui di kantornya. Saat itu, ia bersama perwakilan PT BJA Yohan Yap dan Dodi, menemui Dirjen untuk menanyakan terkait kawasan hutan sebesar 2754 HA yang dimintakan PT BJA.
Namun, Pemda Kabupaten Bogor hanya dapat memberikan 1668 HA. Sebab, kawasan yang diminta PT BJA tumpang tindih dengan perusahaan lain. Saat itu lah, kata Zairin, ia kena marah Dirjen.
"Itu Pak Dirjen marah ke Pemda. Beliau menegaskan persetujuan Menteri 2754 HA, tapi kenapa Pemda Kabupaten Bogor memberikan 1668 HA," ungkap Zairin.
Meski sebelumnya Zairin sudah menjelaskan duduk persoalan tanah yang dimintakan tumpang tindih dengan perusahaan lain, Dirjen Planologi tetap meminta PT BJA mendapatkan apa yang dimintakan.
"Ya kita anak buah diam aja. Akhirnya keluar surat rekomendasi yang beda dari yang pertama. Kalau pertama hanya 1668 yang kedua 2754. Tapi, kita tambahkan beberapa klausal hukumnya," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(LOV)
