medcom.id, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal mendaftarkan pulau-pulau tak bernama di Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setidaknya ada 1.106 pulau yang sudah diidentifikasi oleh pemerintah.
"Dari data sekarang yang sudah teridentifikasi 1.106. Ada 2.000 lagi yang perlu identifikasi di Pemda, kemudian kita akan daftarkan lagi," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam Prime Talk Metro TV, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Dia menambahkan, ada kurang lebih 4.000 pulau di Indonesia yang belum memiliki nama. Bahkan semua pulau itu belum didaftarkan ke PBB sebagai aset Indonesia.
Susi melanjutkan, pada Agustus nanti dirinya akan mendaftarkan pulau itu ke PBB untuk diberi nama. Ia sudah meminta pada Presiden Joko Widodo untuk bisa mendaftarkan pulau-pulau itu ke PBB.
Pernyataan Susi ini menegaskan jika pemberian nama pulau tidak bisa dilakukan oleh sembarang pihak. Pemerintah sekalipun memiliki mekanisme tertentu untuk memberi nama pulau-pulau di Indonesia.
"Jadi penamaan pulau tidak bisa oleh sembarang instansi. Negara harus melaporkan ke PBB, dan nanti kita mendapatkan nama tersebut," pungkas dia.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal mendaftarkan pulau-pulau tak bernama di Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setidaknya ada 1.106 pulau yang sudah diidentifikasi oleh pemerintah.
"Dari data sekarang yang sudah teridentifikasi 1.106. Ada 2.000 lagi yang perlu identifikasi di Pemda, kemudian kita akan daftarkan lagi," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam
Prime Talk Metro TV, Jakarta, Senin (16/1/2017).
Dia menambahkan, ada kurang lebih 4.000 pulau di Indonesia yang belum memiliki nama. Bahkan semua pulau itu belum didaftarkan ke PBB sebagai aset Indonesia.
Susi melanjutkan, pada Agustus nanti dirinya akan mendaftarkan pulau itu ke PBB untuk diberi nama. Ia sudah meminta pada Presiden Joko Widodo untuk bisa mendaftarkan pulau-pulau itu ke PBB.
Pernyataan Susi ini menegaskan jika pemberian nama pulau tidak bisa dilakukan oleh sembarang pihak. Pemerintah sekalipun memiliki mekanisme tertentu untuk memberi nama pulau-pulau di Indonesia.
"Jadi penamaan pulau tidak bisa oleh sembarang instansi. Negara harus melaporkan ke PBB, dan nanti kita mendapatkan nama tersebut," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
