Ilustrasi, proyek pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Foto: Antara/Risky Andrianto.
Ilustrasi, proyek pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Foto: Antara/Risky Andrianto.

KPK Endus Suap Meikarta ke Pejabat Pemprov Jabar

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
Juven Martua Sitompul • 16 Januari 2019 23:11
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi dugaan adanya aliran dana suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi kepada pejabat Pemprov Jawa Barat. Dugaan tersebut bahkan sudah dikonfirmasi langsung kepada mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
 
"Kami sedang mengidentifikasi dugaan aliran dana lain pada pejabat di Pemprov Jawa Barat," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 16 Januari 2019.
 
Sayangnya, Febri tak menjelaskan detail pengakuan Aher selama pemeriksaan. Yang jelas, hasil pemeriksaan telah dituangkan penyidik dalam berkas penyidikan para tersangka.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain mengendus adanya aliran suap lain, kata Febri, penyidik juga masih mendalami dugaan aliran dana suap kepada anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Termasuk, pembiayaan pelesiran legislator Kabupaten Bekasi dan keluarganya ke Thailand.
 
"Untuk dugaan aliran dana yang teridentifikasi saat ini adalah tiga poin itu," pungkas Febri.
 
Baca juga: Emil Persilakan Sekda Jabar Diproses soal Meikarta
 
KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelisiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Parahnya, keluarga anggota DPRD Bekasi juga ikut dalam pelisiran dengan menggunakan uang suap tersebut.
 
KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare.
 
Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.
 
Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasiserta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sedari awal.
 
Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar, dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.
 
Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.
 
Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekitar Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.
 

(HUS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif