medcom.id, Jakarta: Wakapolri Komjen Budi Gunawan enggan berspekulasi terkait masa jabatan atau pengganti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dia mahfum itu hak prerogratif Presiden.
"Apa pun yang jadi putusan Presiden pasti kita dukung. Apakah diperpanjang atau diganti. Semuakan hak prerogatif Presiden," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2016).
Fraksi PDI Perjuangan santer disebut menjagokan Budi jadi Kapolri, seperti diungkapkan Masinton Pasaribu. Tapi, dia santai menanggapi itu. Seraya menebar senyum, dia berujar, "Haha...cukup ya. Sudah ya."
Wakapolri Komjen Budi Gunawan--Antara/M Agung Rajasa.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyarankan Jokowi mempertimbangkan para bintang yang dipromosikan sebagai calon Kapolri. Bagi dia, memperpanjang masa jabatan Badrodin tak ada urgensinya.
Dikatakan Masinton, jika tetap diperpanjang ada dua generasi atau angkatan lulusan Akademi Kepolisian yang terpotong. Yaitu angkatan 1983 dan 1984. Sementara kondisi keamanan dalam negeri relatif baik.
"Ada Pak BG (Komjen Pol Budi Gunawan-Wakapolri), Buwas (Komjen Budi Waseso-Kepala Badan Narkotika Nasional), yang jenjang senioritasnya mengikuti jejak kepangkatan dan karir polisi. Tentu angkatan 83 dan 84," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 20 Mei.
Sebelumnya, Budi Gunawan adalah calon kapolri tunggal. Selang beberapa hari setelah ditetapkan, Komisi Pemeberantasan Korupsi pun menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Status tersangka yang menjerat Budi Gunawan tak membuatnya terganjal di Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil uji kelayakan di DPR meloloskan Budi Gunawan. DPR pun menyerahkan pelantikan Budi Gunawan kepada Presiden Jokowi.
Saat hendak dilantik, respon publik pun beragam kepada Presiden Jokowi. Jokowi akhirnya melantik Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Badrodin dilantik setelah Istana menerima surat keputusan DPR tentang persetujuan pengangkatan Badrodin, pada Kamis 16 Maret.
medcom.id, Jakarta: Wakapolri Komjen Budi Gunawan enggan berspekulasi terkait masa jabatan atau pengganti Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Dia mahfum itu hak prerogratif Presiden.
"Apa pun yang jadi putusan Presiden pasti kita dukung. Apakah diperpanjang atau diganti. Semuakan hak prerogatif Presiden," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2016).
Fraksi PDI Perjuangan santer disebut menjagokan Budi jadi Kapolri, seperti diungkapkan Masinton Pasaribu. Tapi, dia santai menanggapi itu. Seraya menebar senyum, dia berujar, "Haha...cukup ya. Sudah ya."
Wakapolri Komjen Budi Gunawan--Antara/M Agung Rajasa.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyarankan Jokowi mempertimbangkan para bintang yang dipromosikan sebagai calon Kapolri. Bagi dia, memperpanjang masa jabatan Badrodin tak ada urgensinya.
Dikatakan Masinton, jika tetap diperpanjang ada dua generasi atau angkatan lulusan Akademi Kepolisian yang terpotong. Yaitu angkatan 1983 dan 1984. Sementara kondisi keamanan dalam negeri relatif baik.
"Ada Pak BG (Komjen Pol Budi Gunawan-Wakapolri), Buwas (Komjen Budi Waseso-Kepala Badan Narkotika Nasional), yang jenjang senioritasnya mengikuti jejak kepangkatan dan karir polisi. Tentu angkatan 83 dan 84," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 20 Mei.
Sebelumnya, Budi Gunawan adalah calon kapolri tunggal. Selang beberapa hari setelah ditetapkan, Komisi Pemeberantasan Korupsi pun menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
Status tersangka yang menjerat Budi Gunawan tak membuatnya terganjal di Dewan Perwakilan Rakyat. Hasil uji kelayakan di DPR meloloskan Budi Gunawan. DPR pun menyerahkan pelantikan Budi Gunawan kepada Presiden Jokowi.
Saat hendak dilantik, respon publik pun beragam kepada Presiden Jokowi. Jokowi akhirnya melantik Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Badrodin dilantik setelah Istana menerima surat keputusan DPR tentang persetujuan pengangkatan Badrodin, pada Kamis 16 Maret.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
