KPK Endus Masih Ada Pihak Lain Terima Uang Korupsi Kasus Pajak

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan pajak pada 2016 dan 2017 belum final. Lembaga Antikorupsi menduga masih ada orang lain yang menerima duit haram di kasus itu. "Dalam perkara ini KPK juga akan menggali lebih lanjut terkait dugaan penerimaan uang oleh pihak-pihak lain yang turut dalam pemeriksaan pajak dimaksud," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri kepada Medcom.id, Senin, 16 Agustus 2021. Ali enggan memerinci pihak-pihak yang dimaksud. KPK masih mendalami penerimaan uang itu dengan mengonfirmasi ke beberapa saksi dan bukti yang ditemukan. Lembaga Antikorupsi menegaskan tidak akan pandang bulu. KPK akan menindak semua pihak yang terlibat dalam korupsi di sektor perpajakan itu. Sebelumnya, Lembaga Antikorupsi berpotensi menetapkan tersangka koorporasi dalam kasus itu. Keterlibatan koorporasi masih didalami. "Kalau memang sudah terindikasi ini bagian suapnya dari perusahaan yang menginstruksikan berarti dia memungkinkan untuk kemudian diturutsertakan (sebagai tersangka koorporasi)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 13 Agustus 2021. Ghufron mengatakan ada tiga perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus ini. Yakni PT Gunung Madu Plantations, PT Bank Panin Indonesia, dan PT Jhonlin Baratama. Lembaga Antikorupsi baru menetapkan konsultan pajak sebagai tersangka. KPK masih mendalami niat pemufakatan jahat dalam kasus tersebut. "Karena kadang begini ya, mohon maaf, saya misalnya konsultan pajak, dapat order dari perusahaan 'pokoknya saya minta yang terendah', tentang caranya, caranya konsultan pajak berkomunikasi dengan pegawai pajak itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar," ujar Ghufron.