medcom.id, Yogyakarta: Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif menyebut adanya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam konflik antara KPK dan Polri belakangan ini. Dia tak ingin KPK terus dilemahkan dan sengaja dikriminalisasi, namun Maarif berharap masyarakat tetap kritis terhadap seluruh lembaga penegakan hukum, termasuk KPK dan Polri.
"Jika KPK jelek, harus dikritisi. Polri juga jika tidak benar, harus diluruskan," kata Buya Safii Maarif dalam acara aksi dukungan dan pernyataan sikap bersama akademisi Muhammadiyah se-Indonesia di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (25/1/2015).
Buya Maarif, begitu dia biasa disapa, mengemukakan, jika pelemahan dan kriminalisasi dibiarkan, bangsa Indonesia akan menggali kuburnya sendiri. Pada kesempatan itu, Buya juga mengaku salut dengan mantan Wakapolri Komjen (Pur) Oegroseno yang menyatakan sikap bahwa penangkapan terhadap BW tidak sesuai prosedur.
"Saya salut mantan Wakapolri Komjen Oegroseno yang berani mengkritik institusinya sendiri," kata Buya.
Untuk menyelesaikan konflik KPK dan Polri, Buya berkata, Presiden Joko Widodo wajib turun. Jika tidak segera diselesaikan, ujar dia, kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum akan luntur. "Saya berharap SK dari presiden segera turun sehingga tim independen dapat segera bekerja," imbuhnya.
Buya termasuk dalam Tim Tujuh yang dibentuk presiden untuk menangani konflik KPK dan Polri. Selain dia, Tim Tujuh berisikan mantan anggota Polri, mantan anggota KPK, mantan Ketua MK, dan pengamat.
Pemilik Maarif Institute itu menegaskan tim independen akan bekerja secara independen dan tak ingin diarah-arahkan, karena tim independen berisikan orang merdeka. "Saya orang merdeka dan bukan orang yang mau diarah-arahkan," tegasnya.
medcom.id, Yogyakarta: Mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif menyebut adanya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam konflik antara KPK dan Polri belakangan ini. Dia tak ingin KPK terus dilemahkan dan sengaja dikriminalisasi, namun Maarif berharap masyarakat tetap kritis terhadap seluruh lembaga penegakan hukum, termasuk KPK dan Polri.
"Jika KPK jelek, harus dikritisi. Polri juga jika tidak benar, harus diluruskan," kata Buya Safii Maarif dalam acara aksi dukungan dan pernyataan sikap bersama akademisi Muhammadiyah se-Indonesia di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (25/1/2015).
Buya Maarif, begitu dia biasa disapa, mengemukakan, jika pelemahan dan kriminalisasi dibiarkan, bangsa Indonesia akan menggali kuburnya sendiri. Pada kesempatan itu, Buya juga mengaku salut dengan mantan Wakapolri Komjen (Pur) Oegroseno yang menyatakan sikap bahwa penangkapan terhadap BW tidak sesuai prosedur.
"Saya salut mantan Wakapolri Komjen Oegroseno yang berani mengkritik institusinya sendiri," kata Buya.
Untuk menyelesaikan konflik KPK dan Polri, Buya berkata, Presiden Joko Widodo wajib turun. Jika tidak segera diselesaikan, ujar dia, kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum akan luntur. "Saya berharap SK dari presiden segera turun sehingga tim independen dapat segera bekerja," imbuhnya.
Buya termasuk dalam Tim Tujuh yang dibentuk presiden untuk menangani konflik KPK dan Polri. Selain dia, Tim Tujuh berisikan mantan anggota Polri, mantan anggota KPK, mantan Ketua MK, dan pengamat.
Pemilik Maarif Institute itu menegaskan tim independen akan bekerja secara independen dan tak ingin diarah-arahkan, karena tim independen berisikan orang merdeka. "Saya orang merdeka dan bukan orang yang mau diarah-arahkan," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JCO)
