medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan Presiden Joko Widodo konsisten menunggu proses hukum praperadilan dalam menyelesaikan polemik pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri. Dia membantah Presiden ragu dalam mengambil keputusan.
"Presiden konsisten sebenarnya dengan apa yang dikatakan semula. Sikap pemerintah ialah kita tunda sampai kita mengetahui proses hukum yang jelas," kata Jusuf Kalla dalam program Primetime News Metro TV, Jumat (13/2/2015).
Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dipegang dalam melihat status tersangka Budi Gunawan. JK, begitu dia disapa, tidak bisa memvonis sesuatu yang belum ada kepastian hukum. Apalagi, saat ini sidang praperadilan sedang berlangsung.
"Jadi bukan Presiden terlambat. Dulu praperadilan seminggu, tapi kan sekarang (jadwal) mundur. Keputusannya adalah menunda sampai keputusan praperadilan," jelas JK.
Untuk diketahui, sidang perdana praperdilan Budi Gunawan sedianya digelar 2 Februari harus tertunda hingga sepekan karena termohon Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hadir.
JK juga meyakini, penundaan Jokowi mengeluarkan sikap soal Budi tidak akan mempengaruhi proses pembahasan RAPBN-P 2015 di DPR dan harus diputuskan pada 17 Februari. "Pemerintah konsisten menunggu proses hukum. Sejak awal ini tidak berubah, tidak ada keraguan hanya konsisten saja," tegasnya.
Dia juga menjelaskan, pertimbangan pertama Presiden melantik atau tidak Budi tentu putusan sidang pengadilan. Namun, dia juga menyatakan, Presiden memikirkan faktor lainnya.
"Pertimbangan yang penting kestabilan dan berjalannya pemerintahan yang baik. Saya kira tidak ada babak baru, negeri ini harus berjalan dengan baik," cetusnya.
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan Presiden Joko Widodo konsisten menunggu proses hukum praperadilan dalam menyelesaikan polemik pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri. Dia membantah Presiden ragu dalam mengambil keputusan.
"Presiden konsisten sebenarnya dengan apa yang dikatakan semula. Sikap pemerintah ialah kita tunda sampai kita mengetahui proses hukum yang jelas," kata Jusuf Kalla dalam program Primetime News Metro TV, Jumat (13/2/2015).
Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dipegang dalam melihat status tersangka Budi Gunawan. JK, begitu dia disapa, tidak bisa memvonis sesuatu yang belum ada kepastian hukum. Apalagi, saat ini sidang praperadilan sedang berlangsung.
"Jadi bukan Presiden terlambat. Dulu praperadilan seminggu, tapi kan sekarang (jadwal) mundur. Keputusannya adalah menunda sampai keputusan praperadilan," jelas JK.
Untuk diketahui, sidang perdana praperdilan Budi Gunawan sedianya digelar 2 Februari harus tertunda hingga sepekan karena termohon Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hadir.
JK juga meyakini, penundaan Jokowi mengeluarkan sikap soal Budi tidak akan mempengaruhi proses pembahasan RAPBN-P 2015 di DPR dan harus diputuskan pada 17 Februari. "Pemerintah konsisten menunggu proses hukum. Sejak awal ini tidak berubah, tidak ada keraguan hanya konsisten saja," tegasnya.
Dia juga menjelaskan, pertimbangan pertama Presiden melantik atau tidak Budi tentu putusan sidang pengadilan. Namun, dia juga menyatakan, Presiden memikirkan faktor lainnya.
"Pertimbangan yang penting kestabilan dan berjalannya pemerintahan yang baik. Saya kira tidak ada babak baru, negeri ini harus berjalan dengan baik," cetusnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
