medcom.id, Jakarta: Komisi Yudisial akan menyelidiki kasus salah tulis yang terjadi pada putusan Mahkamah Agung (MA) tentang masa jabatan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari mengatakan, pemeriksaan kesalahan penulisan oleh MA merupakan salah satu yuridiksi KY. KY belum memeriksa kesalahan penulisan itu.
"Kami akan lihat apakah kesalahan penulisannya terletak pada hakim atau panitera," kata Aidul di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu 5 April 2017.
Ia mengatakan, KY bisa menyelidiki kesalahan ini tanpa adanya laporan masyarakat. Sebab, permasalahan ini diketahui lewat informasi publik.
Aidul mengungkapkan, kesalahan penulisan bisa masuk kategori pelanggaran etika terkait ketidakcermatan. Namun, kesalahan penulisan belum tentu mempengaruhi putusan MA.
"Sebenarnya soal etika ya, bukan legalitas. Supremasi hukum kan harus dibangun dengan niat baik," ungkapnya.
KY tidak akan menyelidiki soal putusan MA. KY hanya menindaklanjuti persoalan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh MA.
Menurut Aidul, kesalahan penulisan putusan bukan hal baru di dunia peradilan. Kesalahan ini tidak hanya dilakukan MA, tapi juga di pengadilan di tingkat lebih bawah.
"Di MA beberapa kali. Pernah kan yang soal angka ternyata kurang. Harusnya sekian miliar tapi tertulisnya sekian juta. Itu termasuk yang kita periksa. Itu bagian dari unprofessional conduct. Salah satu dari 10 etika kehidupan hakim," tegas Aidul.
Salah ketik tejadi pada amar putusan MA yang membatalkan masa jabatan pimpinan DPD 2,5 tahun pada Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib.
Dalam amar itu ditulis undang-undang, seharusnya peraturan. Selain itu, kesalahan redaksional terjadi pada penyebutan lembaga, seharusnya DPD, bukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
