Bupati Buton Diminta Memenuhi Panggilan KPK

medcom.id, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Bupati Buton Sulawesi Tenggara Samsu Umar Abdul Samiun memenuhi panggilan penyidik KPK. Pasalnya, Samsu telah dua kali tak memenuhi panggilan penyidik. "Tersangka SUS ini dalam tahap penyidikan. Kami berharap panggilan berikut ini dipatuhi, kemudian datang ke KPK," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2017). Febri mengatakan, penyidik pernah dua kali melayangkan panggilan masing-masing, pada 23 Desember 2016 dan 6 Januari 2017. Namun, Samsu tak hadir dengan alasan surat pemanggilan baru diterima pada H-1 jadwal pemeriksaan. Pemanggilan pertama, kata Febri, dilayangkan ke alamat rumah dinas sesuai dengan apa yang pernah ditulis Samsu saat pemeriksaan di KPK. Sementara itu, panggilan kedua dikirimkan ke rumah dinas sekaligus melalui fax ke kantor Pemda Buton seminggu sebelum pemanggilan. "Penasehat hukum mengatakan pemanggilan diterima satu hari sebelum pemeriksaan kemudian penasehat hukum meminta penjadwalan ulang setelah pilkada, tentu kita tolak," kata Febri. Baca: Bupati Buton Jadi Tersangka KPK menunggu Samsu hingga hari ini namun tidak datang. Kemudian, KPK menjadwalkan ulang pemanggilan pada minggu depan sebagai pengganti panggilan sebelumnya yang diterima pada H-1 jadwal pemeriksaan. "KPK akan menyampaikan panggilan kembali minggu keempat 2017. Kami berharap dia kooperatif dengan datang. Ini panggilan pengganti sebelumnya yang diterima H-1 pemeriksaan," jelas Febri. Pemeriksaan Samsu berkaitan dengan pengembangan kasus suap Akil Mochtar yang sudah berkekuatan hukum tetap. Seperti kepala daerah lainnya yang sudah diusut, Samsu diduga sebagai pemberi dalam kasus suap yang terkait dengan Akil Mochtar. "Kita hitung sebagai panggilan kedua. Kalau punya argumen dan bukti untuk membantah silakan, kami imbau segera memenuhi panggilan penyidik," pungkas Febri.