Mayoritas Publik Ingin Polri Lebih Gesit Memberantas Pungli

Jakarta: Survei Indikator Politik Indonesia mencatat pendapat masyarakat terhadap pembenahan di Polri. Mayoritas responden menilai Polri harus lebih gesit memberantas pungutan liar (pungli). "Ada penurunan ya pungli ini, meskipun tidak hilang. Artinya masih ada gitu ya oknum polisi yang melanggar prosedur," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam rilis survei bertajuk 'Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga-lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan', Minggu, 2 Juli 2023. Responden yang ingin Korps Bhayangkara memberantas pungli yakni 10,1 persen. Lalu, pembenahan terhadap kinerja anggota Polri yakni 5,1 persen; pembenahan pelayanan 4,8 persen; memperbaiki internal 4,2 persen; dan meningkatkan keamanan 4,1 persen. Kemudian, menghukum oknum yang melanggar yakni 3,9 persen; pembenahan terhadap rasa keadilan masyarakat 3,1 persen; kedisiplinan anggota 2,8 persen; cepat merespons ketika ada laporan 2,6 persen; tidak pilih kasih atau berpihak 2,2 persen; pembenahan akhlak 2,2 persen; penegakan akhlak 2,1 persen, dan pembenahan pelanggaran hukum 2 persen. Sementara itu, sisanya di bawah 2 persen meliputi pembenahan kejujuran anggota hingga lebih banyak patroli. Total 26,6 persen responden yang tak menjawab.   Indikator Politik Indonesia juga mencatat harapan publik terhadap Polri ke depan. Lima teratas yakni meningkatkan kinerja dan profesionalitas 21,6 persen. Lalu, harapan melindungi dan memberikan rasa aman kepada masyarakat 9,9 persen; bersikap adil dalam menegakkan hukum 8,9 persen; bersikap amanah, jujur, tegas 7,4 persen; dan mengayomi masyarakat 5,2 persen. Sedangkan, 15,3 persen responden tak menjawab. Survei Indikator Politik dilakukan pada 20-24 Juni 2023. Total responden mencapai 1.220 orang yang dipilih melalui metode multistage random sampling. Metode survei menggunakan wawancara tatap muka dengan pewawancara. Margin of error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.