Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Bongkar Laporan Masyarakat untuk Dalami Dugaan Suap Rahmat Effendi

Nasional KPK Kasus Suap OTT KPK OTT Bekasi Rahmat Effendi tersangka
Candra Yuri Nuralam • 11 Januari 2022 22:32
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap yang dilakukan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen. KPK membongkar 'kotak' aduannya untuk mendalami dugaan suap itu.
 
"Nanti kita akan lihat apakah laporan-laporan yang terkait dengan wali kota Bekasi ini," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 11 Januari 2022.
 
Karyoto mengatakan pihaknya bakal mendalami semua kemungkinan pemufakatan jahat yang dilakukan Pepen. Laporan dari masyarakat bisa menjadi bukti baru.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini tentunya akan menjadi source yang akan kita pertimbangkan juga," ujar Karyoto.
 
Sebanyak 14 orang ditangkap dalam operasi senyap di Bekasi. Sebanyak sembilan orang ditetapkan sebagai tersangka.
 
Baca: Rahmat Effendi Berpotensi Dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang
 
Sebanyak lima tersangka berstatus penerima. Yakni, Rahmat Effendi; Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M. Bunyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi; Camat Jatisampurna, Wahyudin; dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
Sementara itu, empat tersangka pemberi. Yakni Direktur PT MAN Energindo, Ali Amril; pihak swasta, Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi; dan Camat Rawalumbu, Makhfud Saifudin.
 
Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif