medcom.id,Jakarta: Pekan ini Presiden Joko Widodo akan mengambil keputusan soal nasib calon kapolri tunggal Komjen Budi Gunawan, termasuk menengahi konflik KPK-Polri. Menurut Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto, Presiden harus bisa memutuskan secara bijak atau memberikan win-win solution.
"Jika presiden tetap melantik BG, maka harus didukung dengan aturan main. Begitupun jika tidak melantik maka harus sesuai dengan koridor hukum. Tujuannya adalah agar secara hukum presiden dijamin konstitusi," ujarnya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (12/2/2015) malam.
Secara politik, Jokowi hendaknya membuka komunikasi politik dengan semua elemen mulai dari Polri, KPK, Tim Independen, Wantimpres, menteri terkait, terutama partai pengusung. Sebab tak bisa dipungkiri hubungan Jokowi dengan PDI-Perjuangan dan partai koalisinya agak renggang.
"Memang berat, sebab bisa jadi akan banyak masukan yang pro dan kontra. Presiden tidak bisa menggelak lagi bahwa ada persoalan serius dengan partai koalisi pendukung" paparnya
Jika Presiden bisa merangkul seluurh pihak, lanjutnya, Mantan Wali Kota Solo itu akan mendapat apresiasi yang besar dimata publik. "Toh presidennya adalah Jokowi," imbuhnya
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan mengambil sikap polemik pelantikan Komjen Budi Gunawan, pekan ini. Menurut Jokowi, ada hal yang harus diselesaikan terlebih dulu. "Saya selesaikan semuanya minggu depan," kata Presiden Jokowi usai membuka rapat koordinasi BNN 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Seperti diketahui, Komjen Budi Gunawan adalah calon tunggal Kapolri. Dia ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Sutarman. Namun secara mengejutkan KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi.
medcom.id,Jakarta: Pekan ini Presiden Joko Widodo akan mengambil keputusan soal nasib calon kapolri tunggal Komjen Budi Gunawan, termasuk menengahi konflik KPK-Polri. Menurut Direktur Eksekutif PolcoMM Institute Heri Budianto, Presiden harus bisa memutuskan secara bijak atau memberikan win-win solution.
"Jika presiden tetap melantik BG, maka harus didukung dengan aturan main. Begitupun jika tidak melantik maka harus sesuai dengan koridor hukum. Tujuannya adalah agar secara hukum presiden dijamin konstitusi," ujarnya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Kamis (12/2/2015) malam.
Secara politik, Jokowi hendaknya membuka komunikasi politik dengan semua elemen mulai dari Polri, KPK, Tim Independen, Wantimpres, menteri terkait, terutama partai pengusung. Sebab tak bisa dipungkiri hubungan Jokowi dengan PDI-Perjuangan dan partai koalisinya agak renggang.
"Memang berat, sebab bisa jadi akan banyak masukan yang pro dan kontra. Presiden tidak bisa menggelak lagi bahwa ada persoalan serius dengan partai koalisi pendukung" paparnya
Jika Presiden bisa merangkul seluurh pihak, lanjutnya, Mantan Wali Kota Solo itu akan mendapat apresiasi yang besar dimata publik. "Toh presidennya adalah Jokowi," imbuhnya
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku akan mengambil sikap polemik pelantikan Komjen Budi Gunawan, pekan ini. Menurut Jokowi, ada hal yang harus diselesaikan terlebih dulu. "Saya selesaikan semuanya minggu depan," kata Presiden Jokowi usai membuka rapat koordinasi BNN 2015 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Seperti diketahui, Komjen Budi Gunawan adalah calon tunggal Kapolri. Dia ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Sutarman. Namun secara mengejutkan KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
