Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kesadaran publik untuk membayar pajak tak berhenti. Meskipun, Lembaga Antikorupsi tengah memanggil sejumlah pejabat terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
"Sekali lagi semangatnya tetap bahwa yang oknum itu harus dibersihin. Tapi jangan bilang kita berhenti bayar pajak. Tidak boleh," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta Selatan, Jumat, 10 Maret 2023.
Pahala menekankan bahwa membayar pajak sebuah kewajiban. Pajak penting untuk kehidupan bernegara.
"Semua orang harus melaksanakan. Pajak itu kewajiban. Kalau enggak mau bayar pajak ya jangan di Indonesia. Gitu saja," ucap Pahala.
Sebelumnya, KPK memeriksa eks aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo serta eks Kepala Kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Keduanya diminta klarifikasi soal kekayaannya.
Teranyar, KPK memanggil Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro pekan depan.
Wahono dipanggil setelah KPK menganalisis kepemilikan dua saham perusahaan perumahan yang dipegang istri mantan ASN Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo di Minahasa Utara. Istri Wahono juga tercatat dalam kepemilikan korporasi itu.
Dalam laporannya, Wahono memiliki kekayaan dengan total Rp14 miliar. Nominal itu tidak dipermasalahkan KPK, cuma, kata Pahala, kepemilikan saham perusahaan istrinya yang mencurigakan.
Sementara, Andhi Pramono mendapat sorotan dari warganet. Netizen merasa Andhi memiliki harta tak wajar.
Akun Twitter @PartaiSocmed mengunggah rumah mewah Andhi bak seperti istana. Bahkan, anak Andhi juga mendapat sorotan lantaran memamerkan pakaian mewah di media sosial.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) meminta kesadaran publik untuk membayar pajak tak berhenti. Meskipun, Lembaga Antikorupsi tengah memanggil sejumlah pejabat terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (
LHKPN).
"Sekali lagi semangatnya tetap bahwa yang oknum itu harus dibersihin. Tapi jangan bilang kita berhenti bayar pajak. Tidak boleh," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta Selatan, Jumat, 10 Maret 2023.
Pahala menekankan bahwa membayar
pajak sebuah kewajiban. Pajak penting untuk kehidupan bernegara.
"Semua orang harus melaksanakan. Pajak itu kewajiban. Kalau enggak mau bayar pajak ya jangan di Indonesia. Gitu saja," ucap Pahala.
Sebelumnya, KPK memeriksa eks aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo serta eks Kepala Kantor
Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Keduanya diminta klarifikasi soal kekayaannya.
Teranyar, KPK memanggil Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono dan Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur Wahono Saputro pekan depan.
Wahono dipanggil setelah KPK menganalisis kepemilikan dua saham perusahaan perumahan yang dipegang istri mantan ASN Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo di Minahasa Utara. Istri Wahono juga tercatat dalam kepemilikan korporasi itu.
Dalam laporannya, Wahono memiliki kekayaan dengan total Rp14 miliar. Nominal itu tidak dipermasalahkan KPK, cuma, kata Pahala, kepemilikan saham perusahaan istrinya yang mencurigakan.
Sementara, Andhi Pramono mendapat sorotan dari warganet. Netizen merasa Andhi memiliki harta tak wajar.
Akun Twitter @PartaiSocmed mengunggah rumah mewah Andhi bak seperti istana. Bahkan, anak Andhi juga mendapat sorotan lantaran memamerkan pakaian mewah di media sosial.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
