Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pegiat pembangunan desa Budiman Sudjatmiko di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas permintaan perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun.
"Pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu. Beliau merasa tuntutan itu memang masuk akal," kata Budiman, Selasa, 17 Januari 2023.
Menurut dia, itu bisa saja direalisasikan tahun ini. Presiden disebut bakal mengkomunikasikan hal itu dengan jajarannya.
"Yang saya tangkap, beliau akan berbicara dengan menteri-menteri terkait, seperti Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa," kata Budiman.
Dia mengatakan tuntutan itu sesuai dengan keinginan belasan ribu kepala desa yang meminta revisi Undang-Undang Desa. Budiman menilai kepala desa menuntut masa kerja mereka kurang lantaran banyak hal yang mesti diurus.
Berbeda dengan bupati atau wali kota, kepala desa kerap mengalami konflik berkepanjangan dengan lawannya dalam pemilihan. Itu kemudian menjadi masalah karena mereka tinggal di dalam satu lingkungan yang berdekatan.
"Sering kali lawannya itu menjegal program yang berjalan. Akhirnya kepala desa fokus rekonsiliasi dan kadang konflik itu baru selesai dua atau tiga tahun. Tiga tahun fokus selesaikan masalah itu. Artinya, hanya tersisa tiga tahun untuk menjalankan program membangun desa," kata dia.
Masalahnya, kata dia, belum tiga tahun sudah harus menghadapi pilkades lagi. "Itu membuat kerja tidak maksimal," kata Budiman.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menerima pegiat pembangunan desa Budiman Sudjatmiko di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas permintaan perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun.
"Pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu. Beliau merasa tuntutan itu memang masuk akal," kata Budiman, Selasa, 17 Januari 2023.
Menurut dia, itu bisa saja direalisasikan tahun ini. Presiden disebut bakal mengkomunikasikan hal itu dengan jajarannya.
"Yang saya tangkap, beliau akan berbicara dengan menteri-menteri terkait, seperti Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Desa," kata Budiman.
Dia mengatakan tuntutan itu sesuai dengan keinginan belasan ribu kepala desa yang meminta revisi
Undang-Undang Desa. Budiman menilai kepala desa menuntut masa kerja mereka kurang lantaran banyak hal yang mesti diurus.
Berbeda dengan bupati atau wali kota, kepala desa kerap mengalami konflik berkepanjangan dengan lawannya dalam pemilihan. Itu kemudian menjadi masalah karena mereka tinggal di dalam satu lingkungan yang berdekatan.
"Sering kali lawannya itu menjegal program yang berjalan. Akhirnya kepala desa fokus rekonsiliasi dan kadang konflik itu baru selesai dua atau tiga tahun. Tiga tahun fokus selesaikan masalah itu. Artinya, hanya tersisa tiga tahun untuk menjalankan program membangun desa," kata dia.
Masalahnya, kata dia, belum tiga tahun sudah harus menghadapi pilkades lagi. "Itu membuat kerja tidak maksimal," kata Budiman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
