Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Aprilio Akbar
Juru bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Antara/Aprilio Akbar

KPK Periksa Dua Calon Rektor UIN

Nasional OTT Romahurmuziy
Juven Martua Sitompul • 18 Juni 2019 10:16
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap dua calon rektor Universitas Islam Negeri (UIN). Keduanya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).
 
Dua saksi yang akan dimintai keterangan itu yakni Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2014-2018, Farid Wajdi Ibrahim dan Guru Besar UIN Ar-Raniry, Syahrizal. Keduanya merupakan calon rektor UIN Ar-Raniry periode 2018-2023
 
"Keduanya akan diperiksa untuk tersangka RMY (mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa, 18 Juni 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK menemukan fakta baru terkait dugaan suap dalam sistem pemilihan rektor perguruan tinggi di bawah Kemenag. Penyidik bahkan telah mengantongi informasi atau fakta baru terkait cawe-cawe dalam pemilihan jabatan rektor tersebut.
 
Belum ada informasi detail dari KPK terkait cawe-cawe jabatan rektor tersebut. Lembaga Antirasuah hanya memastikan dugaan itu terendus dalam proses penyidikan Romi.
 
KPK menetapkan Romi sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kemenag. Romi disinyalir mengatur jabatan di Kemenag pusat dan daerah.
 
Romi diduga menerima suap dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Suap diberikan agar Romi mengatur proses seleksi jabatan untuk kedua penyuap tersebut.
 
Romi selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Muafaq juga dijerat Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif