medcom.id, Jakarta: Laporan 'Dana Siluman' di APBD DKI Jakarta yabg dilaporkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terus digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini pun segera naik ke penyelidikan.
"Kemungkinan pekan depan bisa digelar dari pengaduan masyarakat ke penyelidikan," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi, di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2015).
Menurut dia, KPK terus mengevaluasi kasus 'dana siluman' ini. Lembaga antirasuah pun menemukan, ternyata ada banyak objek dari laporan mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
"UPS misalnya harus dicek dulu ke pihak polri itu tahun berapa, ternyata bukan hanya UPS ini masih pulbaket," beber Johan.
Ahok melaporkan kasus ini ke KPK pada Jumat 27 Februari silam. Beberapa hari setelahnya, ia sempat mengemukakan kekhawatirannya kalau laporan dana 'siluman' ini akan dilimpahkan ke penegak hukum lain.
"Nah saya enggak tahu (prosesnya). KPK denger-denger kemarin ada isu dari penyidik yang datang katanya mau diambil alih Kejagung. BG (Budi Gunawan) saja diambil alih Kejagung (Kejaksaan Agung). Saya bingung sama pimpinan KPK," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 3 Maret silam.
medcom.id, Jakarta: Laporan 'Dana Siluman' di APBD DKI Jakarta yabg dilaporkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terus digarap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini pun segera naik ke penyelidikan.
"Kemungkinan pekan depan bisa digelar dari pengaduan masyarakat ke penyelidikan," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Johan Budi, di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2015).
Menurut dia, KPK terus mengevaluasi kasus 'dana siluman' ini. Lembaga antirasuah pun menemukan, ternyata ada banyak objek dari laporan mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
"UPS misalnya harus dicek dulu ke pihak polri itu tahun berapa, ternyata bukan hanya UPS ini masih pulbaket," beber Johan.
Ahok melaporkan kasus ini ke KPK pada Jumat 27 Februari silam. Beberapa hari setelahnya, ia sempat mengemukakan kekhawatirannya kalau laporan dana 'siluman' ini akan dilimpahkan ke penegak hukum lain.
"Nah saya enggak tahu (prosesnya). KPK denger-denger kemarin ada isu dari penyidik yang datang katanya mau diambil alih Kejagung. BG (Budi Gunawan) saja diambil alih Kejagung (Kejaksaan Agung). Saya bingung sama pimpinan KPK," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa 3 Maret silam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
