Jakarta: Kondisi lembaga peradilan dinilai lemah. Hal itu disampaikan eks Hakim Agung Gayus Lumbuun menyikapi vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung terhadap Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh.
“Ini (vonis bebas Gazalba) menunjukkan bahwa kondisi peradilan Indonesia lemah," kata Gayus kepada Media Indonesia, Kamis, 3 Agustus 2023.
Kelemahan tersebut karena vonis dinilai tak memberikan keadilan. Sehingga menjadi kecurigaan di tengah masyarakat.
Akibatnya, berpengaruh pada tingkat kepercayaan lembaga peradilan. Tingkat kepercayaan dinilai terus mengalami penurunan.
“Ini sudah bertahun-tahun berkurang kepercayaan publik kepada peradilan Indonesia,” ungkap dia.
Kelemahan lembaga peradilan juga berdampak pada integritas para pengadil. Dia menilai tak mengherankan banyak hakim terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atau terlibat korupsi.
Sebelumnya, Gazalba divonis bebas dalam persidangan dugaan suap penanganan perkara di MA. Alasannya, karena bukti yang dibawa jaksa dinilai tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan Hakim Agung nonaktif itu.
KPK menolak putusan tersebut dan jaksa langsung mengajukan kasasi. Dalam kasus ini, Gazalba sejatinya dituntut 11 tahun penjara serta pidana denda Rp1 miliar.
Jakarta: Kondisi lembaga
peradilan dinilai lemah. Hal itu disampaikan eks Hakim Agung Gayus Lumbuun menyikapi vonis bebas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung terhadap Hakim Agung nonaktif,
Gazalba Saleh.
“Ini (vonis bebas Gazalba) menunjukkan bahwa kondisi peradilan Indonesia lemah," kata Gayus kepada
Media Indonesia, Kamis, 3 Agustus 2023.
Kelemahan tersebut karena
vonis dinilai tak memberikan keadilan. Sehingga menjadi kecurigaan di tengah masyarakat.
Akibatnya, berpengaruh pada tingkat kepercayaan lembaga peradilan. Tingkat kepercayaan dinilai terus mengalami penurunan.
“Ini sudah bertahun-tahun berkurang kepercayaan publik kepada peradilan Indonesia,” ungkap dia.
Kelemahan lembaga peradilan juga berdampak pada integritas para pengadil. Dia menilai tak mengherankan banyak hakim terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atau terlibat korupsi.
Sebelumnya, Gazalba divonis bebas dalam persidangan dugaan suap penanganan perkara di MA. Alasannya, karena bukti yang dibawa jaksa dinilai tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan Hakim Agung nonaktif itu.
KPK menolak putusan tersebut dan jaksa langsung mengajukan kasasi. Dalam kasus ini, Gazalba sejatinya dituntut 11 tahun penjara serta pidana denda Rp1 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
