Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Juru bicara KPK Febri Diansyah - Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

KPK Dalami Penyusunan Aturan Tata Ruang Meikarta

Nasional meikarta OTT Pejabat Bekasi
Juven Martua Sitompul • 18 Januari 2019 15:44
Jakarta: Empat anggota DPRD Kabupaten Bekasi memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keempatnya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta, untuk tersangka Bupati nonaktif Kabupaten Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
 
Empat legislator Kabupaten Bekasi yang hadir yakni Edi Kurtubi Udi, Yudi Darmansyah, Kairan Jumhari Jisab dan Namat Hidayat. Mereka tengah diperiksa intensif.
 
"Sedangkan saksi H Anden Saalin Relan telah dilakukan pemeriksaan kemarin," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jakarta, Jumat, 18 Januari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Febri mengatakan ada dua hal yang digali penyidik dari empat saksi tersebut. Pertama, terkait posisi dan peran keempatnya sebagai pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
 
Kedua, pengetahuan para saksi terhadap indikasi kepentingan pihak lain di balik proses penyusunan aturan tata ruang di Bekasi. Termasuk, pengetahuan dan peran saksi terkait informasi pelesiran anggota DPRD Bekasi dan keluarga ke Thailand.
 
"Sampai saat ini, sekitar 14 anggota DPRD Bekasi telah diperiksa sebagai saksi," pungkas dia.
 
(Baca juga:Rapat Perizinan Meikarta Diduga Diinisiasi Dirjen Otda)
 
KPK mengungkap fakta baru aliran dana suap Meikarta untuk sejumlah anggota DPRD Bekasi. Diduga, uang suap pemberian Lippo Group itu untuk membiayai pelesiran para anggota dewan Bekasi ke luar negeri. Pelesiran itu juga diikuti keluarga anggota DPRD Bekasi.
 
KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar.
 
Namun faktanya, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektar. Disinyalir ada pihak yang sengaja mengubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.
 
Diduga, aturan tersebut sengaja diubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta. KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal.
 
(Baca juga:Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Pelesir dari Uang Suap Meikarta)
 
Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.
 
Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.
 
Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.

 

(REN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif