medcom.id, Jakarta: Beberapa anggota Dewan tidak percaya pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras bebas pidana korupsi. Karena itu, KPK diminta menyelidiki ulang masalah ini.
Anggota Komisi III DPR Wenny Warouw mengatakan, setiap tempat kejadian perkara pasti ada berbekas. Dia mengatakan, penyidik KPK bisa memeriksa lebih dalam komputer yang terkait proses pembelian lahan Sumber Waras.
"Jangan sampai dibohongi penyelidik nakal. Lidik kembali. Ada beberapa komputer yang oleh BTP (Basuki Tjahaja Purnama) diperintahkan (diperiksa) dalam rangka menunjukkan ini (bukti)," kata Wenny dalam rapat kerja dengan KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2016).
Ketua KPK Agus Rahardjo di sela rapat dengan anggota Komisi III, kemarin, mengaku mendapatkan laporan dari penyelidik bahwa pembelian lahan Sumber Waras tidak ada indikasi perbuatan melawan hukum. Agus juga mengatakan penyelidik meminta penyelidikan dihentikan saja.
Hasil penyelidikan KPK tersebut menimbulkan tanda tanya. Sebab, audit investigas Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, ada korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras yang merugikan keuangan negara Rp191 miliar.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang, dalam kesempatan yang sama, juga mendesak KPK menyelidiki ulang. Khususnya penyelidikan berbasis audit forensik terkait aliran dana pembelian lahan Sumber Waras.
"Kita sudah tahu KPK memanggil dan memeriksa Kartini Muljadi (Ketua Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras). Saya sudah ketemu beliau. Mereka tidak menerima Rp755 miliar itu. Mereka hanya menerima Rp355 miliar," ujar Junimart.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan penyelidikan pembelian lahan Sumber Waras sangat sederhana. Audit forensik, menurut Junimart, sangat penting untuk menjaga marwah KPK.
Dalam rapat dengan Komisi III hari ini, Agus memastikan penyelidikan pembelian lahan Sumber Waras belum berhenti. "Masih ada informasi yang kami gali," kata Agus.
medcom.id, Jakarta: Beberapa anggota Dewan tidak percaya pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras bebas pidana korupsi. Karena itu, KPK diminta menyelidiki ulang masalah ini.
Anggota Komisi III DPR Wenny Warouw mengatakan, setiap tempat kejadian perkara pasti ada berbekas. Dia mengatakan, penyidik KPK bisa memeriksa lebih dalam komputer yang terkait proses pembelian lahan Sumber Waras.
"Jangan sampai dibohongi penyelidik nakal. Lidik kembali. Ada beberapa komputer yang oleh BTP (Basuki Tjahaja Purnama) diperintahkan (diperiksa) dalam rangka menunjukkan ini (bukti)," kata Wenny dalam rapat kerja dengan KPK di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2016).
Ketua KPK Agus Rahardjo di sela rapat dengan anggota Komisi III, kemarin, mengaku mendapatkan laporan dari penyelidik bahwa pembelian lahan Sumber Waras tidak ada indikasi perbuatan melawan hukum. Agus juga mengatakan penyelidik meminta penyelidikan dihentikan saja.
Hasil penyelidikan KPK tersebut menimbulkan tanda tanya. Sebab, audit investigas Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, ada korupsi dalam pembelian lahan Sumber Waras yang merugikan keuangan negara Rp191 miliar.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang, dalam kesempatan yang sama, juga mendesak KPK menyelidiki ulang. Khususnya penyelidikan berbasis audit forensik terkait aliran dana pembelian lahan Sumber Waras.
"Kita sudah tahu KPK memanggil dan memeriksa Kartini Muljadi (Ketua Yayasan Rumah Sakit Sumber Waras). Saya sudah ketemu beliau. Mereka tidak menerima Rp755 miliar itu. Mereka hanya menerima Rp355 miliar," ujar Junimart.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan penyelidikan pembelian lahan Sumber Waras sangat sederhana. Audit forensik, menurut Junimart, sangat penting untuk menjaga marwah KPK.
Dalam rapat dengan Komisi III hari ini, Agus memastikan penyelidikan pembelian lahan Sumber Waras belum berhenti. "Masih ada informasi yang kami gali," kata Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
