medcom.id, Jakarta: Kepala Balai Pelaksana Jalan (BPKN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary membantah menentukan fee enam persen pada anggota DPR Komisi V yang memasukkan program aspirasinya di Maluku. Amran menyebut, penentuan fee dilakukan atasannya.
"Penentuan itu bukan dari klien saya," kata Hendra Karianga, penasihat hukum Amran di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (23/8/2016).
Hendra menyebut, sebagai kepala balai, kliennya hanya bertugas sebagai monitoring. Sementara pengurusan perencanaan mulai dari dana hingga program ada pada Komisi V dan Kementerian.
"Ini proyeknya dana dari atas dana aspirasi kan tingkat atas perencanaan programnya antara Komisi V dan Kementerian, jadi tidak ada di kepala balai," ujar Hendra
Lebih lanjut dia membeberkan, bagian tender ada di ULP dan Pokja. Belum lagi ada Satker dan PPK. Nah, sebagai kepala balai hanya memonitoring hal itu.
Dia kemudian melapor ke atasannya. Atasan itulah kata Hendra yang mengetahui dan menentukan. "Melapor ke atas Dirjen atasannya langsung pak Hediyanto (Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedoyanto W Husaini)," pungkas Hendra.
Amran disebut eks anggota DPR RI Damayanti Wisnu Putranti menentukan fee enam persen pada anggota Komisi V yang memasukkan program aspirasinya ke Maluku. Damyanti dan eks anggota DPR fraksi Golkra Budi Supriyanto lantas memasukn program ke Maluku.
Damayanti mendapatkan SGD328,000 sementara Budi mendapat SGD404,000 setelah memasukan program aspirasi ke Maluku.
kalau tender itu ULP dan Pokja ada satker dan PPK, kepala balai itu monitoring melapor ke atas ke dirjen ke atasannya langsung pak hediyanto.
medcom.id, Jakarta: Kepala Balai Pelaksana Jalan (BPKN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary membantah menentukan
fee enam persen pada anggota DPR Komisi V yang memasukkan program aspirasinya di Maluku. Amran menyebut, penentuan
fee dilakukan atasannya.
"Penentuan itu bukan dari klien saya," kata Hendra Karianga, penasihat hukum Amran di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (23/8/2016).
Hendra menyebut, sebagai kepala balai, kliennya hanya bertugas sebagai monitoring. Sementara pengurusan perencanaan mulai dari dana hingga program ada pada Komisi V dan Kementerian.
"Ini proyeknya dana dari atas dana aspirasi kan tingkat atas perencanaan programnya antara Komisi V dan Kementerian, jadi tidak ada di kepala balai," ujar Hendra
Lebih lanjut dia membeberkan, bagian tender ada di ULP dan Pokja. Belum lagi ada Satker dan PPK. Nah, sebagai kepala balai hanya memonitoring hal itu.
Dia kemudian melapor ke atasannya. Atasan itulah kata Hendra yang mengetahui dan menentukan. "Melapor ke atas Dirjen atasannya langsung pak Hediyanto (Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedoyanto W Husaini)," pungkas Hendra.
Amran disebut eks anggota DPR RI Damayanti Wisnu Putranti menentukan fee enam persen pada anggota Komisi V yang memasukkan program aspirasinya ke Maluku. Damyanti dan eks anggota DPR fraksi Golkra Budi Supriyanto lantas memasukn program ke Maluku.
Damayanti mendapatkan SGD328,000 sementara Budi mendapat SGD404,000 setelah memasukan program aspirasi ke Maluku.
kalau tender itu ULP dan Pokja ada satker dan PPK, kepala balai itu monitoring melapor ke atas ke dirjen ke atasannya langsung pak hediyanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(Des)
