Plt juru bicara KPK, Ali Fikri/Antara/M Risyal Hidayat.
Plt juru bicara KPK, Ali Fikri/Antara/M Risyal Hidayat.

Bongkar Korupsi Budhi Sarwono, KPK Periksa Pegawai PT Sambas Wijaya

Candra Yuri Nuralam • 14 Oktober 2021 12:08
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa pegawai PT Sambas Wijaya Joko Purwanto. Dia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Banjarnegara.
 
"Pemeriksaan dilakukan di Polres Banjarnegara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 14 Oktober 2021.
 
PT Sambas Wijaya merupakan perusahaan yang diduga dimanfaatkan tersangka sekaligus Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono saat melakukan pemufakatan jahat. Pemenang lelang proyek di Banjarnegara diduga wajib mendapatkan surat dukungan dari PT Sambas Wijaya sebelum bekerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ali berharap Joko menghadiri pemeriksaan. Keterangannya dibutuhkan untuk mendalami kasus ini.
 
Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono diduga menerima uang dari pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Dia diyakini menerima Rp2,1 miliar dari beberapa proyek. Budhi dibantu pihak swasta Kedy Afandi yang sekaligus orang kepercayaannya.
 
Baca: KPK Temukan Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Korupsi Bupati Banjarnegara
 
Budhi dan Kedy disangkakan melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
KPK menduga Budhi dan Kedy melanggar Pasal 12 huruf (i) yang menyebut pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan mengurus atau mengawasinya.
 
Lalu, kedua orang itu disangkakan melanggar Pasal 12B yang menyebut setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif