Bupati Nonaktif Bengkayang Dituntut Enam Tahun Bui

Jakarta: Bupati nonaktif Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar), Suryadman Gidot, dituntut hukuman enam tahun penjara. Dia dinilai terbukti menerima suap Rp340 juta melalui Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, Aleksius, dari para pengusaha di Bengkayang. Pembacaan tuntutan digelar melalui video conference dari sejumlah tempat. Majelis hakim berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak, Kalbar; terdakwa dari rutan Pontianak, dan jaksa penuntut umum membacakan dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta. "Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suryadman Gidot berupa pidana penjara selama enam tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda Rp200 juta subsider pidana kurungan pengganti selama tiga bulan," kata Jaksa Trimulyono melalui video conference, Selasa, 7 April 2020. Dalam persidangan, jaksa turut menuntut hukuman kepada Aleksius. Ia terancam hukuman lima tahun penjara serta denda Rp200 juta dan subsider tiga bulan kurungan.  "Serta menuntut Aleksius dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp4 juta," ujar jaksa. Jaksa menilai perbuatan rasuah Suryadman dan Aleksius dilakukan secara bersama-sama. Uang suap mengalir melalui Aleksius yang ditujukan agar Suryadman memuluskan para pengusaha memperoleh proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkayang. Baca: Penyuap Bupati Bengkayang Divonis 1,5 Tahun Penjara Kasus ini berawal saat Suryadman meminta uang pada Aleksius dan Kepala Dinas Pendidikan Bengkayang Agustinus Yan masing-masing Rp300 juta. Uang tersebut diduga untuk keperluan pribadi.  Untuk menindaklanjuti permintaan Suryadman, Aleksius menghubungi beberapa rekanan dan menawarkan proyek pekerjaan penunjukan langsung dengan syarat memenuhi setoran awal. Aleksius diduga mematok fee untuk satu paket pekerjaan penunjukan langsung Rp20-25 juta atau minimal 10 persen dari maksimal pekerjaan bernilai Rp200 juta. Aleksius akhirnya menerima setoran tunai dari beberapa rekanan proyek yang menyepakati fee tersebut. Rincian fee yang diterima Alexius, yakni Rp120 juta dari Bun Si Fat, Rp160 juta dari Pandus, Yosef, dan Rodi. Terakhir, Rp60 juta dari Nelly Margaretha. Suryadman dan Aleksius dianggap melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Tuntutan hukuman ini sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kesatu.