Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengakui prestasi instansinya sedang merosot. Dia mengaku prihatin.
"Kalau menyangkut keprihatinan, loh saya di sini delapan tahun (menjabat), prihatin juga saya," kata Alex di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
KPK meyakini permintaan pembubaran dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merupakan bukti keprihatinan. Menurut Alex, merosotnya prestasi dikarenakan instansinya tidak bisa bekerja sendirian.
Alex menyebut masyarakat punya peran yang sama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Karenanya, dia meminta masyarakat ikut bergandengan tangan.
"Saya sekali lagi tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan KPK. Sangat tidak mungkin upaya pemberantasan korupsi hanya diserahkan kepada KPK," ucap Alex.
Menurut dia, permintaan itu bukan berarti melempar tanggung jawab. Sebab, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebut tugas pemberantasan korupsi diemban oleh semua pihak.
"Jelas didalam UU KPK itu melakukan tugas itu dengan melibatkan seluruh elemen bangsa," ujar Alex.
Para penegak hukum juga diminta menguatkan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK bersedia menjadi pelopornya.
"Tentu KPK menjadi leading sector dalam pemberantasan korupsi dan tidak hentinya kami mengajak aparat penegak hukum yang lain, kejaksaan, kepolisian bersama-sama," tutur Alex.
Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) Alexander Marwata mengakui prestasi instansinya sedang merosot. Dia mengaku prihatin.
"Kalau menyangkut keprihatinan, loh saya di sini delapan tahun (menjabat), prihatin juga saya," kata Alex di Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2023.
KPK meyakini permintaan pembubaran dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merupakan bukti keprihatinan. Menurut Alex, merosotnya prestasi dikarenakan instansinya tidak bisa bekerja sendirian.
Alex menyebut masyarakat punya peran yang sama dalam
pemberantasan korupsi di Indonesia. Karenanya, dia meminta masyarakat ikut bergandengan tangan.
"Saya sekali lagi tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan KPK. Sangat tidak mungkin upaya pemberantasan korupsi hanya diserahkan kepada KPK," ucap Alex.
Menurut dia, permintaan itu bukan berarti melempar tanggung jawab. Sebab, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebut tugas pemberantasan korupsi diemban oleh semua pihak.
"Jelas didalam UU KPK itu melakukan tugas itu dengan melibatkan seluruh elemen bangsa," ujar Alex.
Para penegak hukum juga diminta menguatkan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK bersedia menjadi pelopornya.
"Tentu KPK menjadi
leading sector dalam pemberantasan korupsi dan tidak hentinya kami mengajak aparat penegak hukum yang lain, kejaksaan, kepolisian bersama-sama," tutur Alex.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
