Hamdan Dikonfirmasi soal Mekanisme Pengambilan Putusan di MK

medcom.id, Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi. Hamdan menyebut ia dikonfirmasi tentang sejumlah hal. "Tadi dalam pemeriksaan saya hanya dimintai konfirmasi mengenai mekanisme pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara," kata Hamdan usai diperiksa di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (2/11/2016). Hamdan diperiksa sebagai saksi buat tersangka Bupati Buton, Sulawesi Tenggara, Samsu Umar Abdul Samiun. Samsu diduga memberikan sejumlah duit buat eks Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar buat memenangkannya ketika berperkara di MK. Hamdan menyebut, sebenarnya dalam putusan sudah tertulis jelas. Dia hanya dimintai konfirmasi. Ia mengaku hanya kembali menjelaskan isi putusan. "Fakta-fakta sudah tertulis dalam berkas perkara itu," ujar Hamdan. Dia menyebut, dalam proses persidangan berjalan seperti biasa. Bahkan, putusan diklaim bulat. KPK menetapkan Samsu Umar Abdul Samiun sebagai tersangka, Oktober 2016. Samsu diduga memberi suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar guna memuluskan perkara sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buton 2011. Samsu mengaku pernah memberi uang Rp1 miliar untuk Akil pada 2012. Uang itu berkaitan dengan sengketa Pilkada Buton yang bergulir di MK. Uang dikirim ke CV Ratu Samagat, perusahaan milik istri Akil, Ratu Rita. Hal itu disampaikan Samsu saat bersaksi untuk terdakwa Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 4 Maret 2014. Penyidik KPK sudah menjerat sejumlah kepala daerah dan pihak lain yang menyuap Akil. Setidaknya, ada tujuh sengketa pilkada yang dimainkan Akil di MK. Mereka yang terjerat dalam kasus Akil di antaranya mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah bersama adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana, dalam Pilkada Lebak, Banten. Samsu dijerat Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).